DPRD Morotai Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Catat Surplus Rp9 Miliar
Narasitimur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (30/6/2026).
Rapat yang berlangsung di lantai dua Gedung DPRD Morotai itu dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane. Dalam penyampaiannya, Rio mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Selain mempertahankan opini WTP, Morotai juga berhasil meraih peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara dalam penurunan angka kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Baca Juga:
Rio mengatakan, penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang telah diaudit BPK.
Berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pulau Morotai mencapai Rp651 miliar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp641 miliar yang terdiri atas belanja operasi Rp395 miliar, belanja modal Rp134 miliar, belanja transfer Rp111 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp367 juta.
“APBD Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2025 mencatat surplus anggaran sebesar Rp9 miliar. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp8 miliar,” kata Rio.
Menurutnya, meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer daerah secara nasional, Pemkab Morotai tetap memprioritaskan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Fokus pembangunan diarahkan pada infrastruktur penunjang ekonomi seperti jalan tani, talud penahan abrasi, jaringan irigasi, pembangunan gedung sekolah, puskesmas dan pustu, pengembangan kampung nelayan, serta program ketahanan pangan.
Di bidang sosial, pemerintah daerah juga tetap menyalurkan santunan bagi janda dan lanjut usia, membiayai BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, memberikan bantuan rumah ibadah dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperkuat program Universal Health Coverage (UHC).
Rio berharap capaian yang diraih Morotai dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Setiap capaian adalah ikhtiar yang patut disyukuri, namun setiap keberhasilan juga menghadirkan tanggung jawab,” ujarnya. (*)
Artikel Terkait
