Presidium Rakyat Tidore Tolak Wacana DOB Sofifi, Desak Gubernur dan Pemerintah Pusat Tarik Pernyataan
Narasitimur – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi yang dimunculkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memicu penolakan keras dari warga Tidore.
Melalui pernyataan sikap tertulis yang dikeluarkan pada Kamis (17/7/2025), Presidium Rakyat Tidore menilai langkah tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mendengar aspirasi rakyat Tidore Kepulauan, sebagai pemilik sah wilayah yang menjunjung tinggi adat dan sejarah Kesultanan Tidore.
Presidium menegaskan bahwa secara historis, budaya, politik, dan administrasi, Sofifi masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Tidore. Karena itu, mereka mendesak Sultan Tidore H. Husain Alting Sjah agar menyatakan sikap resmi untuk mempertahankan wilayah adat Kesultanan Tidore dari upaya pemisahan.
Baca Juga:
Selain itu, Presidium juga meminta Wali Kota dan DPRD Tidore Kepulauan untuk tidak terlibat dalam manuver politik mendukung DOB Sofifi, serta segera melakukan kajian hukum terkait posisi Tidore dalam isu ini.
Mereka menilai, pembangunan di Sofifi seharusnya menjadi fokus Pemerintah Provinsi Maluku Utara tanpa menjadikannya alasan untuk pemekaran wilayah yang rawan konflik kepentingan.
Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, termasuk DPRD dan Sekda Malut, juga diminta menghentikan wacana DOB Sofifi. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diminta menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya di Komisi II DPR RI yang dinilai melukai perasaan masyarakat Tidore.
Presidium juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin langsung dialog bersama semua pihak terkait penetapan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, agar tidak ada keputusan sepihak yang menimbulkan perpecahan di masyarakat.
Presidium menegaskan pentingnya seluruh elemen rakyat dan Kesultanan Tidore menjaga keutuhan wilayah Kota Tidore Kepulauan, serta tidak terjebak dalam kepentingan politik sempit kelompok tertentu. (*)
Artikel Terkait
