Mendagri Pastikan DOB Sofifi Belum Akan Teralisasi, Anggaran Jadi Kendala

Narasitimur – Pemekaran Sofifi sebagai kotamadya tampaknya tidak akan terlaksana dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui Sultan Tidore Husain Alting Sjah, di IPDN Jatinangor, Rabu (23/7/2025).

Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si, juga turut menyaksikan pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan singkat siang tadi, Sultan Husain menyampaikan situasi di Maluku Utara yang tengah memanas lantaran isu daerah otonomi baru (DOB).

Baca Juga:

Akademisi: Polda Malut Diduga Bekingi PT Position, Hakim Diminta Pakai Hati Nurani

Sementara Menteri Tito pun memastikan DOB Sofifi belum akan terwujud.

“Di Sofifi itu harus ada bandara sama pelabuhan. Kalo nggak ada bandara, pelabuhan, orang tetap ke Ternate,” ujar Tito.

Ia mengaku telah menyampaikan ke gubernur Sherly Tjoanda soal penundaan DOB Sofifi.

“Ngapain bicara DOB? Masih banyak problem lain, masih banyak masalah. Mohon maaf, di pemerintahan yang lama ya berat,” tutur Tito.

Tito juga mencontohkan ibukota Provinsi Papua Barat, Manokwari, yang tidak berstatus kotamadya. Begitu pula ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.

“Toh jalan juga (pembangunannya). Jadi tidak harus gubernur itu berkantor di satu kota. Jadi bapak (sultan) jangan khawatir. Nanti kalau mau jadi (pemekaran), persoalan-persoalan lain sudah bagus dulu, Tidore-nya juga sudah bisa mandiri benar. Masih terlalu jauh,” terangnya.

“Tetap pusat pemerintahannya di sana, tapi tidak harus menjadi kota,” tandas Tito.

Usai pertemuan tersebut, Sultan Husain mengungkapkan, Menteri Tito menyatakan pemekaran-pemekaran khusus untuk kotamadya di Malut sampai saat ini belum ada.

“Dan beliau pastikan Insya Allah tidak akan ada, karena memang ada faktor anggaran dan seterusnya. Sehingga masih membutuhkan waktu yang sangat panjang,” tutur Sultan Husain.

Mendagri, sambung Sultan, juga meminta semua warga Malut menahan diri, bersabar, dan menempatkan diri sebagai warga negara yang baik dengan menjaga keutuhan NKRI.

“Oleh karena itu, jangan hanya karena sepotong ‘kue kekuasaan’ membuat kita bersengketa dan memecah belah kita semua. Itu akan membuat kita rugi. Sehingga beliau mengatakan untuk jangka waktu yang agak lama belum ada pemekaran daerah otonomi baru berkaitan dengan kotamadya,” tandasnya. (*)