Ratusan Karton Obat Kedaluwarsa Ditemukan di Sejumlah Faskes Morotai
Narasitimur – Asisten II Bidang Administrasi Umum dan Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Marwan Sidasi, menemukan ratusan karton obat-obatan kedaluarsa di empat fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (30/10/2025).
Empat faskes yang disidak yakni RSUD Ir. Soekarno Pulau Morotai, Puskesmas Morodadi, Puskesmas Daruba, serta Dinas Kesehatan dan KB Pulau Morotai.
Sebelum sidak, Marwan memimpin apel pagi di RSUD Ir. Soekarno Pulau Morotai dan memberikan arahan kepada tenaga medis agar meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Dalam arahan tadi saya minta para petugas medis untuk meningkatkan pelayanan. Kita sering mendapat laporan masyarakat tentang kualitas layanan rumah sakit. Mereka sudah memahami etika profesi, tinggal bagaimana memotivasi agar benar-benar diterapkan, karena ini menyangkut pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Marwan.
Dari hasil pemeriksaan di ruang farmasi RSUD Ir. Soekarno, ditemukan ratusan karton obat yang telah kedaluarsa sejak 2022 hingga 2024 dan masih tersimpan di gudang aset rumah sakit. Obat-obatan tersebut merupakan belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai.
Sidak kemudian berlanjut ke Puskesmas Morodadi di Desa Dehegila dan Puskesmas Daruba, di mana turut ditemukan puluhan kardus obat kedaluarsa yang belum dimusnahkan.
Temuan serupa juga dijumpai di Dinas Kesehatan dan KB Pulau Morotai, di mana sejumlah obat kadaluarsa telah dikemas dalam enam karung kopra untuk dikirim ke Surabaya guna dimusnahkan, karena Morotai belum memiliki fasilitas pemusnahan bahan B3.
Menindaklanjuti temuan ini, Marwan menyatakan akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan, para kepala puskesmas, dan pengelola farmasi untuk melakukan rapat evaluasi.
“Kita tidak bisa melihat ratusan karton obat kadaluarsa itu sebagai sampah. Di baliknya ada anggaran besar yang telah dikeluarkan pemerintah daerah, namun obat-obatan itu tidak dimanfaatkan. Ironisnya, masyarakat justru mengeluhkan kekurangan obat di fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Marwan menambahkan, temuan tersebut menjadi bahan evaluasi penting agar perencanaan belanja obat lebih akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan, utang pengadaan obat yang masih ditanggung pemerintah daerah akan menjadi sia-sia apabila sebagian besar stok justru tidak terpakai dan berakhir kadaluarsa.
“Masyarakat mengeluh kekurangan obat, sementara di sisi lain ada stok obat yang tidak terpakai hingga kadaluarsa. Ke depan, kita perlu pendataan yang lebih akurat agar belanja obat benar-benar signifikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat,” tutupnya. (*)





