Hampir Semua Kades Bermasalah, Bupati Morotai Tekankan Penertiban Administrasi

Narasitimur – Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) agar berhati-hati dalam bekerja dan segera menertibkan administrasi desa.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Lantai Dua Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (27/11/2025).

Dalam arahannya, Rusli menyebut sebagian besar Kades di Morotai terancam berhadapan dengan masalah hukum akibat temuan berat dalam pengelolaan desa. Ia menegaskan hampir seluruh Kades memiliki temuan bermasalah.

Baca Juga:

Gandeng BNN, Pemdes Morodadi Morotai Sosialisasikan Bahaya Narkoba

“Sebetulnya ini kalau kuat-kuat saja me 99 persen kepala desa ini sudah habis,” tegasnya.

Meski demikian, ia masih memberikan kesempatan kepada para Kades untuk berbenah. Ia menolak anggapan bahwa tindakan pembenahan ini dipolitisasi pasca-pilkada, dan menegaskan bahwa seluruh langkah dilakukan secara profesional.

“Niat saya baik, jika tidak baik sudah saya serahkan ini ke pihak yang berwajib. Hanya saja kalian menganggap ini saya politisir. Padahal saya bekerja secara profesional,” ujarnya.

Rusli meminta agar para Kades tidak menyeret persoalan administrasi ke ranah politik, karena hasil pemeriksaan saat ini masih berada di Inspektorat. Ia menekankan pentingnya disiplin administrasi dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas.

Untuk memperkuat pengawasan dana desa, Rusli menginstruksikan Sekretaris Daerah agar memberikan kewenangan lebih besar kepada camat. Menurutnya, pengawasan harus dimulai dari tingkat kecamatan sebelum proses pencairan anggaran.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan Kades, sebagaimana jabatan Bupati, adalah jabatan politik yang rentan dilaporkan kapan saja.

Selain soal pengawasan desa, Rakor tersebut membahas dua isu lain. Pertama, terkait program Koperasi Merah Putih yang terkendala pengadaan lahan. Setiap koperasi disebut membutuhkan lahan sekitar satu hektare, yang belum tersedia di sejumlah desa, termasuk Desa Darame.

Bupati menyatakan akan berkoordinasi dengan Danlanud untuk mencari solusi, sementara bagi desa yang tidak memiliki lahan, alternatifnya dapat disiasati melalui APBDes untuk pengadaan.

Isu kedua menyangkut kondisi keuangan daerah. Rusli mengungkapkan bahwa transfer dana daerah tahun ini berkurang sekitar Rp100 miliar, yang berdampak langsung pada Alokasi Dana Desa (ADD). Penurunan ini secara otomatis akan mengurangi nilai APBDes.

Ia menegaskan bahwa di masa pemerintahannya tidak ada lagi praktik “atur-atur” atau pemotongan APBDes.

“Jadi kalau ada yang bilang Bupati atur-atur atau Bupati suruh itu foya samua,” katanya.

Rusli menutup dengan mengingatkan para Kades untuk memperbaiki tata kelola desa sesegera mungkin, karena apabila terjadi gejolak di desa, persoalannya dapat sewaktu-waktu diambil alih oleh aparat kepolisian. (*)