Selama Pemeriksaan BPK, Pimpinan OPD Ternate Dilarang Bepergian

Narasitimur – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah selama berlangsungnya pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2025.

Rizal menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk memastikan kelancaran koordinasi serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa BPK. Pimpinan OPD hanya diperbolehkan keluar daerah jika urusan tersebut bersifat mendesak dan telah mendapat izin dari Wali Kota Ternate.

“Untuk sementara pimpinan OPD saya minta stay di tempat. Karena ada hal-hal yang mungkin perlu dikoordinasikan dan ada dokumen yang belum lengkap,” ujar Rizal, Rabu (28/1/2026).

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

Ia menyebutkan, sejauh ini respon OPD terhadap permintaan dokumen BPK terpantau cukup baik. Bahkan, beberapa OPD telah menyerahkan dokumen lebih awal sebelum diminta secara resmi oleh tim pemeriksa.

“Saya pantau sampai tadi pagi, ada OPD yang BPK belum minta dokumen tapi mereka sudah antar lebih dulu. Ini saya dapat laporan langsung dari ketua tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara,” ungkapnya.

Untuk mempermudah komunikasi, setiap OPD juga diminta menyiapkan contact person yang terdiri dari sekretaris dinas, bendahara, dan kasubag keuangan. Jalur koordinasi tersebut telah disampaikan kepada ketua tim pemeriksa BPK agar proses pemeriksaan berjalan efektif.

Selain itu, Rizal menugaskan Inspektorat Kota Ternate untuk memantau OPD yang dinilai lambat merespons permintaan dokumen. OPD yang mengalami keterlambatan diminta segera dilaporkan langsung ke Sekda untuk mendapatkan atensi khusus.

“Kalau ada OPD yang slow response, Inspektorat bisa bypass langsung ke saya,” tegasnya.

Rizal berharap pemeriksaan pendahuluan LKPD Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Hal ini agar proses dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan terperinci sesuai jadwal BPK.

“Ini masih pemeriksaan pendahuluan. Saya yakin semua pimpinan OPD bisa memenuhi. Insya Allah pemeriksaan ini berjalan lancar,” pungkasnya. (*)