Pemkab Morotai Tegaskan Larangan Ternak Berkeliaran

Narasitimur – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, melarang warga melepasliarkan hewan ternak yang kerap meresahkan masyarakat dan merusak tanaman milik warga.

Larangan tersebut disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas dan Damkar Kabupaten Pulau Morotai, Anwar Sabadar. Ia menyebut warga yang merasa dirugikan diperbolehkan mengamankan hewan ternak yang berkeliaran.

“Silakan diamankan, itu tidak bermasalah. Pemilik tanaman wajib mengambil tindakan, mau ayam, kambing, atau hewan peliharaan lainnya. Kalau ada yang melawan, silakan berhadapan dengan saya,” ujar Anwar, Senin (9/2/2026).

Baca Juga:

Wawali Tidore Ikut HLM TPID-TP2DD, Fokus Kendalikan Harga Jelang Ramadan

Anwar menjelaskan, pernyataan tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 333.1/10/Satpol.PP-PM/I/2026 yang telah disampaikan kepada seluruh camat se-Kabupaten Pulau Morotai untuk diteruskan kepada para kepala desa dan pemilik hewan ternak.

Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa larangan melepasliarkan ternak mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak. Perda tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, keselamatan lalu lintas, serta menjaga kebersihan lingkungan.

“Surat edaran sudah kami sampaikan ke seluruh kepala desa sekitar dua bulan lalu. Jika masih ditemukan hewan ternak berkeliaran, maka akan kami tindak,” katanya.

Meski demikian, Anwar mengakui penertiban belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan anggaran operasional yang belum berjalan.

“Kami belum bisa berbuat banyak karena anggaran operasional belum berjalan,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak sehingga tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. (*)