LKPJ 2025 Disampaikan, Wali Kota Ternate Ungkap Capaian dan Tantangan Daerah

Narasitimur – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Ternate, Rabu (4/3/2026).

Dalam laporan tersebut, Pemkot memaparkan capaian pembangunan daerah, kondisi ekonomi, hingga pengelolaan keuangan sepanjang tahun 2025.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam pidato pengantar LKPJ menyampaikan bahwa laporan ini merupakan amanat undang-undang sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Baca Juga:

Kejari Halbar Gelar Buka Puasa Bersama, Bupati Ajak Perkuat Silaturahmi

Menurutnya, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika dan tantangan, baik dari sisi fiskal, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Meski begitu, berbagai program prioritas pembangunan daerah tetap dapat dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam laporan tersebut, Pemkot Ternate mencatat pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 sebesar 6,50 persen. Angka ini meningkat dibandingkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya, meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang mencapai 8,85 persen.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada 2025 tercatat sebesar Rp9,41 triliun, naik dari Rp8,83 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sejumlah sektor nonpemerintahan, terutama perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan, serta sektor real estate.

Selain itu, PDRB per kapita Kota Ternate juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, PDRB per kapita atas dasar harga konstan mencapai Rp43,41 juta, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41,21 juta.

Sementara itu, tingkat inflasi Kota Ternate secara tahunan tercatat sebesar 1,91 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,29. Inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran seperti perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan dan utilitas, penyediaan makanan dan minuman, serta transportasi.

Di sisi lain, Pemkot Ternate juga mengakui adanya kenaikan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 6,92 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,42 persen. Persentase penduduk miskin juga naik dari 3,14 persen menjadi 3,34 persen.

Menurut Wali Kota, peningkatan pengangguran dipengaruhi bertambahnya angkatan kerja baru, terutama lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja.

Meski demikian, secara umum tingkat kemiskinan di Kota Ternate masih berada pada kategori rendah dan relatif terkendali.

Dalam aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate pada 2025 mencapai 83,01 poin, tertinggi di Provinsi Maluku Utara dan berada di atas rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun daya beli.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah Kota Ternate pada 2025 mencapai Rp926,8 miliar atau 83,12 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,11 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp925,4 miliar atau 83,07 persen dari target Rp1,11 triliun.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Ternate 2025–2029, dengan agenda prioritas pembangunan yang difokuskan pada pelestarian cagar budaya, penguatan keragaman sosial budaya, serta mitigasi kebencanaan dalam pembangunan ruang kota yang mandiri dan berkeadilan.

Selain itu, sepanjang 2025 Pemkot Ternate juga meraih berbagai penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga nasional, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, penghargaan bidang pendidikan, hingga capaian dalam program pencegahan korupsi.

Mengakhiri pidatonya, Wali Kota berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

“Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis pembangunan Kota Ternate dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya. (*)