PCM Haltim Perkuat Pengawasan Internal, Risiko dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Narasitimur – PD Perdana Cipta Mandiri (PCM) Halmahera Timur mulai memperkuat pengawasan internal perusahaan dengan menempatkan manajemen risiko, tata kelola, serta akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagai bagian penting dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
Penguatan tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko, Tata Kelola, serta Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang digelar Senin (28/9/2026), dengan menghadirkan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai narasumber.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran karyawan dan karyawati PCM. Fokusnya tidak hanya pada pemahaman konsep manajemen risiko, tetapi juga bagaimana risiko dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan dimitigasi sebelum berdampak terhadap kinerja maupun pengelolaan keuangan perusahaan.
Direktur Umum PD Perdana Cipta Mandiri, Said Mustafa, mengatakan penguatan tata kelola diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya secara profesional sekaligus memastikan setiap proses kerja dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai manajemen risiko, tata kelola, serta akuntabilitas kinerja dan keuangan. Ini menjadi bagian dari upaya kami untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola perusahaan,” ujar Said.
Menurutnya, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pekerjaan. Karena itu, pengendalian tidak boleh dilakukan setelah persoalan muncul, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
“Setiap pekerjaan memiliki risiko. Karena itu, yang penting adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko tersebut agar tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan,” katanya.
Said menegaskan, pengawasan internal bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pimpinan. Seluruh karyawan memiliki peran dalam memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai tugas, kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab masing-masing.
“Manajemen risiko dan tata kelola bukan hanya menjadi urusan pimpinan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh karyawan. Setiap orang harus memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pekerjaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan tata kelola harus berjalan beriringan dengan peningkatan disiplin dan budaya kerja. Setiap proses, kata dia, harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan perusahaan.
“Kami ingin membangun budaya kerja yang semakin tertib dan akuntabel. Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kinerja maupun pengelolaan keuangan,” katanya.
Menurut Said, kehadiran BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberikan kesempatan bagi jajaran PCM untuk memperdalam pemahaman mengenai pengendalian risiko dan tata kelola perusahaan.
Ia berharap materi yang diberikan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
“Apa yang kita dapatkan hari ini harus diterjemahkan dalam praktik kerja, bukan berhenti sebagai pengetahuan,” ujarnya.
Penguatan manajemen risiko dan akuntabilitas tersebut menjadi bagian dari upaya PCM membangun sistem kerja yang lebih tertib, transparan, dan terukur.
PCM menilai keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian usaha, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap proses berjalan sesuai tata kelola, risiko dapat dikendalikan, dan penggunaan sumber daya perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan penguatan pengawasan internal tersebut, PCM mendorong seluruh jajaran untuk menjadikan manajemen risiko dan akuntabilitas sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. (*)






