3.500 Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Morotai Terlindungi Asuransi Ketenagakerjaan

Narasitimur – Sebanyak 3.500 nelayan dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, telah masuk dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah, memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.500 orang mendapatkan pembiayaan asuransi melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai, sedangkan 1.000 orang lainnya ditanggung pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Muksin Hi. Umar, mengatakan perlindungan tersebut tidak hanya menyasar nelayan tangkap, tetapi juga mencakup pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan hingga pedagang ikan.

Baca Juga:

Diperiksa Kejari, James Uang Akhirnya Buka Suara soal RSP Rp43 Miliar dan Beasiswa

Menurutnya, masyarakat yang memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) berpeluang mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut.

“Semua nelayan, baik nelayan tangkap maupun pelaku usaha pengolahan dan penjualan ikan, masuk dalam perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Intinya, mereka yang sudah memiliki Kartu KUSUKA akan kami masukkan dalam program jaminan tersebut,” kata Muksin, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, Pemda Morotai juga berencana memperluas cakupan program dengan menambah 500 penerima manfaat yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

Penambahan kuota tersebut akan diawali dengan pendataan ulang untuk memastikan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang belum terakomodasi bisa memperoleh perlindungan serupa.

“Untuk penambahan 500 orang ini, kami akan melakukan pendataan kembali agar semakin banyak nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Muksin menyebutkan, proses pendaftaran tidak rumit. Calon penerima cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu KUSUKA. Selanjutnya, DKP melakukan verifikasi data melalui pemerintah desa, guna memastikan kelayakan penerima manfaat.

Melalui program ini, Pemda Morotai berharap masyarakat yang bekerja di sektor perikanan tidak hanya mendapat dukungan dalam menjalankan usaha, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, maupun risiko lainnya sesuai ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)