Atasi Persoalan Air dan Abrasi, Bupati Morotai Usulkan Prioritas Infrastruktur ke Pempus
Narasitimur – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur daerah bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara di Ternate, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rusli didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ramlan Drakel. Pembahasan difokuskan pada usulan pembangunan yang akan diperjuangkan, melalui program pemerintah pusat Tahun Anggaran 2027.
Sekda Muhammad Umar Ali menjelaskan, melalui BWS, Pemkab Morotai mengusulkan pembangunan talud pemecah ombak di sejumlah desa, yakni Bido, Tawakali, Gorua, Tabailenge, Hapo, Mira, Rahmat, Doku Mira, Joubela, Kolorai, dan Galo-Galo.
Selain perlindungan kawasan pesisir, pemerintah daerah mengusulkan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Sopi, serta pembangunan talud penahan tanah di Desa Pangeo untuk mengantisipasi abrasi, dan kerusakan lingkungan.
Sementara itu, sejumlah proyek yang ditangani melalui BWS pada 2026 masih dalam tahap pengerjaan. Di antaranya pembangunan 17 titik sumur bor untuk menunjang kebutuhan air lahan pertanian, serta pembangunan dan normalisasi jaringan irigasi.
Program irigasi tersebut meliputi pekerjaan di Desa Cucumare, Sangowo, dan Wewemo dengan anggaran Rp1,6 miliar, pembangunan irigasi Sangowo senilai Rp31,7 miliar, serta irigasi Aha sebesar Rp7,7 miliar.
Usai bertemu jajaran BWS, Rusli bersama rombongan melanjutkan audiensi ke kantor BPBPK Maluku Utara. Dalam pertemuan itu, Pemkab Morotai mengajukan sejumlah kebutuhan infrastruktur untuk 2027, meliputi fasilitas pengolahan sampah, sarana dan prasarana air bersih, serta pembangunan intake dan jaringan pipa PDAM.
Usulan tersebut diarahkan untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah dan keterbatasan pasokan air bersih, yang masih dihadapi masyarakat Morotai.
Umar Ali mengatakan, pihak BWS dan BPBPK Maluku Utara dijadwalkan mengunjungi Pulau Morotai dalam waktu dekat. Kunjungan itu untuk meninjau lokasi usulan, sekaligus memetakan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Pemkab Morotai berharap hasil pertemuan tersebut dapat membuka jalan bagi realisasi program perlindungan pesisir, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan pembangunan irigasi pada 2027. (*)






