DPRD Halbar Siap Kawal Tuntaskan Anggaran Sisa STPK Banau Untuk Tunggakan Gaji

Narasitimur – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPRD Kabupaten Halmahera Barat bersama pimpinan dan staf dosen, serta mahasiswa STPK Banau berlangsung alot di, Jumat (17/1/2025). Rapat digelar di ruang rapat Badan Anggaran DPRD.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I Yoram Uang dan Ketua Komisi II Joko Ahadi diikuti delapan anggota lainnya. Pertemuan diawali dengan pemaparan permasalahan dan kronologis mandeknya anggaran STPK Banau sebesar Rp1.223.365.020 yang telah dialokasikan di APBD-P 2024 Kabupaten Halmahera Barat.

Yoram mengaku kecewa lantaran rapat penting itu, tidak dihadiri perwakilan Pemda Halmahera Barat dan Yayasan STPK Banau.

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

“Saya kecewa dan sesali. Walaupun ada agenda penting lainnya, tapi RDPU ini juga penting untuk menyelamatkan pendidikan di Halbar, apalagi ingin menyukseskan program Halbar Cerdas,” ungkap Yoram.

Selain itu, beberapa anggota DPRD lainnya menyesali ketidakhadiran pihak yayasan, padahal telah diundang dan surat undangan pun telah diterima.

“Saya mengusulkan untuk diagendakan pertemuan dengan pihak yayasan untuk membicarakan status STPK Banau untuk program penyelesaian permasalahan jangka panjang. Sementara jangka pendeknya, pemerintah daerah harus segera membayarkan sisa anggaran STPK Banau yang sudah ada di APBD-P 2024 dengan kategori piutang,” ujar anggota DPRD Riswan Hi Kadam.

Beberapa anggota DPRD lainnya seperti Christovel Sakalaty dan Fahmi Albar juga menyepakati agar ada agenda khusus mengundang yayasan dan pemda untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan agar status STPK Banau menjadi jelas.

RDPU yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini diisi saling menyampaikan pendapat, baik dari pihak STPK Banau, mahasiswa dan anggota DPRD.

Adapun kesimpulan yang didapat dari rapat tersebut adalah:

1. Menuntaskan anggaran sisa hibah STPK tahun 2024 dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
2. Melahirkan rekomendasi dari masing-masing komisi dan fraksi
3. Menuntaskan status STPK Banau
4. Untuk kelanjutan hibah, DPRD dan Pemda Halbar akan lakukan kunjungan kerja ke BPK Maluku Utara
5. DPRD segera mengagendakan untuk menghadirkan Yayasan STPK. (*)