NarasiTimur
Beranda Publik BPKAD Ternate Benahi Perbedaan Data Antar OPD Lewat Sistem Keuangan Terintegrasi

BPKAD Ternate Benahi Perbedaan Data Antar OPD Lewat Sistem Keuangan Terintegrasi

Rapat pembahasan satu data keuangan daerah antara BPKAD dengan BP2RD (Istimewa)

Narasitimur – Pemerintah Kota Ternate mulai membenahi persoalan perbedaan data keuangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) melalui penguatan sistem keuangan terintegrasi.

Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna mewujudkan satu data keuangan daerah yang akurat dan terpadu.

Plt Kepala BPKAD Kota Ternate, Amiruddin Abd Hamid, mengakui bahwa selama ini masih ditemukan ketidaksinkronan data antarinstansi yang berpotensi menghambat proses perencanaan hingga pengambilan kebijakan.

“Perbedaan data ini menjadi tantangan yang harus segera dibenahi, karena dapat mempengaruhi ketepatan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Sebagai solusi, BPKAD bersama BPPRD mendorong integrasi seluruh data keuangan dalam satu sistem yang sama, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan.

Menurut Amiruddin, sistem terintegrasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan data yang lebih akurat, mudah diakses, serta memperkuat koordinasi lintas OPD.

Selain itu, integrasi data juga dinilai dapat mempercepat proses pelaporan keuangan serta meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.

Di sisi lain, Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim melalui Kepala Bidang Pengawasan Pajak, Erwin, menyebut sinkronisasi data pada sektor pendapatan menjadi salah satu fokus utama.

Ia menjelaskan, data yang terintegrasi akan berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi.

Pemerintah daerah menargetkan implementasi sistem satu data keuangan ini dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terstandarisasi.

Melalui upaya tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kota Ternate dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan