Morofest 2026 Masuk KEN, Jadi Pengungkit Infrastruktur Pariwisata Morotai

Narasitimur – Morotai Festival (Morofest) 2026 tak sekadar menjadi agenda hiburan dan promosi wisata Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Masuknya festival tersebut dalam program Kharisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata RI, mulai memberi dampak lebih luas terhadap arah pengembangan pariwisata daerah.

Salah satunya, Morofest kini menjadi pengungkit bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Muksin Soleman, mengatakan masuknya Morofest dalam KEN menunjukkan bahwa festival daerah tersebut telah memiliki daya tarik dan potensi yang diakui dalam kalender event pariwisata nasional.

Baca Juga:

Polairud Morotai Antar Jemput 23 Siswa Sekolah Antarpulau

Menurutnya, status tersebut sekaligus membawa konsekuensi bagi daerah untuk memastikan Morotai memiliki infrastruktur pariwisata yang mampu menunjang pelaksanaan event berskala nasional.

“Pembangunan infrastruktur pariwisata menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk Morofest, tetapi juga untuk memperkuat posisi Morotai sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional (DPPN),” ujar Muksin.

Morofest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26–29 Oktober 2026. Pemerintah daerah menargetkan sebanyak 25.600 pengunjung hadir selama empat hari pelaksanaan festival.

Target tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Morotai. Sebab, jumlah kunjungan yang ditargetkan dalam empat hari itu mencapai sekitar 6,7 kali lipat dibandingkan total kunjungan wisatawan Morotai sepanjang 2025 yang tercatat 3.814 orang.

Bagi Pemkab Morotai, besarnya target pengunjung Morofest menjadi dasar untuk memperkuat usulan pembangunan infrastruktur, terutama aksesibilitas dan amenitas pariwisata.

Muksin menyebut, status Morofest sebagai bagian dari KEN memberikan setidaknya tiga keuntungan strategis bagi daerah.

Pertama, memperkuat posisi tawar Morotai kepada pemerintah pusat dalam memperoleh dukungan pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, Morotai memiliki dasar yang lebih kuat untuk mendorong intervensi pemerintah pusat.

Kedua, membuka peluang terhadap skema pendanaan yang lebih luas. Pada Juni 2026, Pemkab Morotai telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pariwisata untuk membahas dukungan infrastruktur, termasuk aksesibilitas dan amenitas melalui skema Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang direncanakan untuk 2027.

Ketiga, Morofest menghadirkan urgensi baru dalam pengembangan infrastruktur pariwisata. Event yang diproyeksikan mendatangkan puluhan ribu pengunjung itu menjadi momentum untuk menguji kesiapan Morotai sebagai destinasi wisata berskala nasional.

“Kenapa Morofest berpengaruh pada anggaran infrastruktur? Karena status KEN memberikan urgensi, sekaligus memperkuat argumentasi daerah untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dorongan tersebut juga tercermin dalam usulan Rencana Pembangunan Kawasan Strategis (RPKS) Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai dengan total plafon Rp70 miliar untuk periode 2026–2031.

Dengan demikian, Morofest tidak hanya diposisikan sebagai festival tahunan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk memperkenalkan destinasi, mendatangkan wisatawan, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata.

“Mari kita berikan dukungan Morofest sebagai ajang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Morotai,” tandasnya. (*)