Iqbal Ruray Resmi Pimpin PP-HPMS Periode 2026–2031
Narasitimur – M Iqbal Ruray resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP-HPMS) periode 2026–2031 dalam agenda pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bela Hotel Ternate, Jumat (9/10/2026) malam.
Iqbal bersama Abdul Rauf Wajo sebagai Sekretaris Jenderal dan Hadijah Tukuboya sebagai Bendahara Umum, akan memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.
Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula yang berada di Ternate. Dalam kesempatan tersebut, HPMS juga mengukuhkan Sherly sebagai Dewan Pembina PP-HPMS.
Baca Juga:
Usai dilantik, Iqbal menegaskan komitmen HPMS untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Maluku Utara, tanpa mengesampingkan independensi organisasi sebagai wadah perjuangan mahasiswa.
Menurutnya, HPMS memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi melalui gagasan, pemikiran kritis, dan aksi nyata dengan mengoptimalkan potensi intelektual para kader.
“HPMS mendukung kepemimpinan Ibu Gubernur dalam mewujudkan pembangunan Maluku Utara yang maju, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui sumbangan gagasan, pemikiran kritis, dan aksi nyata dengan mengoptimalkan potensi intelektual kader HPMS,” ujar Iqbal.
Meski menyatakan dukungan terhadap pemerintah, Iqbal menegaskan kemitraan tersebut tidak berarti organisasi kehilangan daya kritis, dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia menyebut fungsi kontrol sosial tetap menjadi bagian penting dari peran HPMS, terutama untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Namun, kemitraan tidak berarti menghilangkan independensi organisasi. HPMS tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol sosial yang kritis, konstruktif, dan solutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tegasnya.
Iqbal menilai dukungan dan pengawasan merupakan dua tanggung jawab yang harus berjalan beriringan demi mendorong tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Selain menegaskan posisi organisasi, Iqbal turut menyampaikan sejumlah persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
Ia menyoroti perlunya peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Menurutnya, kedua wilayah tersebut perlu memperoleh porsi perhatian yang proporsional dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Iqbal juga berharap aspirasi masyarakat terkait pemekaran Kabupaten Pulau Mangoli mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Soroti Persoalan Infrastruktur Sula
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi keberadaan HPMS yang memiliki sejarah panjang dalam menghimpun pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula.
Sherly menilai pembangunan Kepulauan Sula masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat Kepulauan Sula bekerja sebagai petani dan nelayan. Karena itu, ketersediaan jalan, jaringan komunikasi, dan air bersih menjadi kebutuhan mendasar yang perlu mendapat perhatian.
“Masyarakat Sula sebagian besar sebagai petani dan nelayan. Permasalahan kebanyakan soal jalan, jaringan, dan air bersih. Semua ini memerlukan konektivitas,” kata Sherly.
Ia juga mengungkapkan kendala akurasi data menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah kabupaten dalam mengusulkan bantuan pembangunan ke pemerintah pusat.
Sherly mencontohkan, pengusulan program pembangunan jalan melalui APBN membutuhkan data dan kelengkapan administrasi yang akurat dari pemerintah daerah.
“Daerah tersebut yang harus mengusulkan, sementara di Kepulauan Sula sendiri kesulitan data. Kepulauan Sula ini kurang aktif melakukan pengusulan, sementara usulan itu membutuhkan proses administrasi dari kabupaten, tetapi datanya tidak akurat,” ujarnya.
Selain persoalan data, Sherly menyoroti kecilnya alokasi anggaran jembatan dalam APBD Kepulauan Sula. Padahal, infrastruktur jalan dan jembatan menjadi faktor penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap HPMS dapat menjadi ruang berkumpul yang aman bagi pelajar dan mahasiswa Sula sekaligus wadah untuk memperkuat gagasan dan kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah.
Pusat HPMS Kini Berkedudukan di Ternate
HPMS merupakan organisasi pelajar dan mahasiswa asal Kepulauan Sula yang memiliki sejarah panjang. Organisasi ini diprakarsai melalui Singosari Agreement di Malang pada 1957, sebelum resmi berdiri pada 20 September 1959 di Kota Ujung Pandang atau Makassar dengan semboyan “DAD HIA TED SUA”.
Berdasarkan hasil Kongres IV, pusat kedudukan Pengurus Pusat HPMS yang sebelumnya berada di Makassar sejak 1959 hingga 2025 kini resmi dipindahkan ke Ternate.
HPMS juga memiliki cabang dan komisariat yang tersebar di lebih dari 10 provinsi serta sejumlah kabupaten/kota di Indonesia.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, HPMS diharapkan mampu memperkuat peran pelajar dan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Maluku Utara secara umum. (*)
Artikel Terkait
