IDMC 2026: Bisnis Media Tertekan, AMSI Dorong Diversifikasi Tanpa Mengorbankan Independensi
Narasitimur – Ketimpangan ekonomi digital, ketergantungan pada iklan pemerintah, hingga perubahan pola konsumsi informasi menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan industri media di Indonesia. Di tengah tekanan tersebut, perusahaan pers dituntut berinovasi mencari sumber pendapatan baru tanpa kehilangan independensi redaksi dan kepercayaan publik.
Persoalan ini mengemuka dalam Sesi Panel 1 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Surabaya, Rabu (28/10/2026). Mengusung tema “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?”, diskusi tersebut membahas tantangan ekonomi media sekaligus strategi menjaga keberlangsungan jurnalisme berkualitas.
Panel menghadirkan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi; Associate Professor Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris; serta CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto.
Baca Juga:
Dahlan Dahi menyoroti ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Menurut dia, media yang mengeluarkan biaya untuk peliputan, verifikasi, dan produksi berita belum memperoleh bagian pendapatan yang sebanding dengan nilai konten yang mereka hasilkan.
Ia memaparkan, nilai pasar iklan Indonesia mencapai sekitar Rp71,5 triliun, dengan sekitar 80 persen dikuasai tiga platform digital. Ketimpangan ini semakin menantang bagi perusahaan pers, terutama ketika teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pengguna memperoleh jawaban tanpa harus mengunjungi situs berita.
Kondisi tersebut mendorong perlunya kebijakan yang mampu memperkuat posisi ekonomi media di tengah dominasi platform digital. Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik serta kebijakan persaingan usaha yang sehat agar media memperoleh manfaat yang lebih adil dari konten yang diproduksi.
Ketergantungan iklan pemerintah mengancam media daerah
Tantangan lain datang dari struktur pendapatan media yang masih bergantung pada iklan pemerintah. Ika Karlina Idris mengungkapkan, berdasarkan paparan penelitiannya, iklan pemerintah pada 2025 menyumbang rata-rata 45,85 persen dari pendapatan iklan media. Pada sejumlah media, porsinya mencapai 76,1 persen, sementara pada media di luar Jakarta sekitar 49 persen.
Ketergantungan tersebut membuat bisnis media rentan terhadap perubahan kebijakan dan pemangkasan anggaran pemerintah. Dampaknya berpotensi lebih besar bagi media daerah yang memiliki pilihan sumber pendapatan lebih terbatas.
Ika juga memaparkan, sebanyak 71,3 persen media kecil menempatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai momentum penting untuk mendongkrak pendapatan iklan.
Menurut dia, situasi ini menjadi pengingat bahwa perusahaan pers tidak bisa terus mengandalkan sumber pendapatan yang sama. Diversifikasi bisnis perlu menjadi prioritas agar operasional media tidak mudah terguncang oleh perubahan anggaran maupun dinamika politik.
Selain mengembangkan sumber pendapatan baru, Ika mendorong media melibatkan komunitas dalam proses produksi dan distribusi berita. Masyarakat, kata dia, tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai narasumber, tetapi juga dapat menjadi mitra dalam merumuskan ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas jangkauan informasi.
Berangkat dari modal terbatas, bertahan dengan kepercayaan
Pengalaman membangun bisnis media turut dibagikan CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto. Ia menceritakan bagaimana perusahaan tersebut dirintis bersama empat jurnalis lainnya, dengan modal terbatas hingga harus menggunakan tabungan pribadi, untuk menopang kebutuhan operasional pada enam bulan pertama.
“Kami didirikan oleh lima jurnalis yang, mohon maaf, isi kantongnya juga enggak banyak,” kenang pria yang akrab disapa Cak Luki itu.
Menurut dia, keterbatasan modal bukan satu-satunya penentu keberlangsungan perusahaan media. Reputasi, kepercayaan publik, serta kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan menjadi fondasi penting, dalam membangun bisnis yang mampu bertahan menghadapi perubahan.
Cak Luki menyebut Beritajatim.com berupaya menjaga komitmen untuk tidak terlambat membayar gaji selama sekitar 20 tahun. Komitmen tersebut, kata dia, tetap diupayakan ketika pandemi Covid-19 menekan industri media dan memperberat kondisi bisnis.
Di tengah perubahan teknologi dan perilaku audiens, Beritajatim.com juga memperluas pengembangan produk. Selain memperkuat produksi audio, studio, dan media sosial, perusahaan tersebut mengembangkan layanan konsultasi komunikasi, media monitoring, serta social media monitoring.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pendapatan di luar bisnis pemberitaan konvensional. Cak Luki juga menekankan pentingnya kolaborasi dan jejaring industri, termasuk melalui AMSI, untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan produk, dan membuka peluang bisnis baru.
Transformasi bisnis untuk menjaga masa depan pers
Diskusi IDMC 2026 memperlihatkan bahwa persoalan keberlanjutan media tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan pendapatan iklan. Perusahaan pers perlu membangun model bisnis yang lebih beragam, memperkuat posisi dalam ekosistem digital, serta mengembangkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Namun, transformasi bisnis juga harus berjalan seiring dengan perlindungan independensi redaksi. Upaya mencari pendapatan baru tidak boleh mengaburkan batas antara kepentingan komersial dan kepentingan jurnalistik.
Melalui IDMC 2026, AMSI mendorong pelaku industri media untuk menyiapkan strategi transformasi yang adaptif terhadap perubahan ekosistem informasi. Keberhasilan transformasi bukan hanya diukur dari kemampuan perusahaan bertahan secara finansial, melainkan juga dari kemampuannya mempertahankan kepercayaan publik dan menyediakan informasi berkualitas.
Di tengah dominasi platform digital dan perubahan teknologi, tantangan media bukan sekadar bertahan hidup, tetapi memastikan jurnalisme tetap independen, relevan, dan memiliki fondasi bisnis yang kuat.
IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM. (*)
Artikel Terkait
