Dana Bansos Rp6 Miliar Dipersoalkan, James Uang dan Djufri Diperiksa Kejari
Narasitimur – Pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp6 miliar di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Halbar. Dalam penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran tahun 2023–2024 tersebut, Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad turut dimintai keterangan oleh penyidik, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan terhadap dua pucuk pimpinan Halbar ini menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses perencanaan, penganggaran hingga penyaluran dana bansos. Penyidik ingin mendalami sejauh mana pengetahuan dan peran keduanya dalam kebijakan bantuan sosial tersebut.
Usai diperiksa sekitar lima jam, James Uang mengaku mendapat sekitar 30 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut, kata dia, berkaitan dengan kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dalam kebijakan pemberian bansos.
Baca Juga:
James menjelaskan, penganggaran bansos merupakan bagian dari program prioritas Halbar Sejahtera yang dijalankan pemerintahannya bersama Wakil Bupati Djufri Muhamad.
Menurutnya, bantuan tersebut dialokasikan dalam APBD 2023 dan 2024 untuk dua kelompok masyarakat, yakni umat Islam dan umat Kristen. Penyaluran bagi umat Islam dilakukan menjelang Idulfitri, sementara bagi umat Kristen menjelang Natal dan Tahun Baru.
Terkait mekanisme penyaluran, James menyebut daftar calon penerima bantuan berasal dari usulan masing-masing kepala desa yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diproses lebih lanjut.
Namun, James menegaskan bahwa hingga pemeriksaan berlangsung, belum ada perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Ia juga membantah anggapan yang menyebut dirinya telah melakukan korupsi dana bansos Rp6 miliar.
“Yang menjadi sasaran APH saat ini adalah unsur kerugian negara. Sampai sekarang belum ada perhitungan kerugian negara, tetapi sudah berkembang opini bahwa bupati korupsi bansos Rp6 miliar. Ini opini liar yang sengaja dibangun,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Djufri Muhamad mengaku menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam dengan menjawab sekitar 36 pertanyaan.
Djufri menyebut pertanyaan penyidik berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil bupati, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengetahuan mengenai perencanaan dan penganggaran bansos.
“Selain ditanyakan tugas saya selaku wakil bupati dengan kapasitas sebagai pembantu bupati dalam bidang pengawasan, saya juga ditanyakan sejauh mana mengetahui adanya perencanaan dan penganggaran bantuan sosial,” ungkap Djufri.
Pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Halbar ini menambah pendalaman Kejari terhadap pengelolaan dana bansos Rp6 miliar selama dua tahun anggaran. Penyidik masih menelusuri konstruksi perkara tersebut, sehingga pemeriksaan keduanya belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana. (*)
Artikel Terkait
