Diperiksa Kejari, James Uang Akhirnya Buka Suara soal RSP Rp43 Miliar dan Beasiswa

Narasitimur – Bupati Halmahera Barat, James Uang, akhirnya angkat bicara mengenai polemik pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) dan beasiswa kedokteran yang belakangan menjadi sorotan. Klarifikasi itu disampaikan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos), Kamis (12/11).

Dalam keterangannya kepada wartawan, James membantah anggapan bahwa anggaran pembangunan RSP senilai Rp43 miliar telah dicairkan seluruhnya. Ia menyebut dana yang benar-benar cair hanya sekitar Rp17 miliar.

“Dari Rp43 miliar yang cair kurang lebih Rp17 miliar. Itu pun dikembalikan ada Rp7 miliar,” kata James.

Baca Juga:

HKN ke-62: Pemkab Morotai Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis hingga Sunatan Massal

Menurutnya, progres pembangunan harus dilihat berdasarkan realisasi anggaran, bukan dengan menganggap seluruh pagu proyek telah dicairkan. Ia juga menyebut kelebihan pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

James turut menjelaskan alasan pemindahan lokasi pembangunan RSP dari Jano, Kecamatan Loloda Tengah, ke Kecamatan Ibu. Menurutnya, keterbatasan akses jalan dan sulitnya distribusi material membuat lokasi awal tidak memungkinkan untuk dikerjakan.

Ia mengaku pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan DPRD dan kementerian terkait sebelum memutuskan pemindahan lokasi. Bahkan, tim dari Jakarta sempat turun untuk melakukan pemantauan.

Terkait kelanjutan proyek, James menyebut sejumlah rekomendasi Kantor Staf Presiden (KSP) telah ditindaklanjuti. Mulai dari audit tujuan tertentu oleh BPKP, pendapat hukum dari Kejati Maluku Utara, hingga uji kelayakan bangunan oleh konsultan independen.

Ia mengklaim hasil uji kelayakan menyatakan bangunan masih layak dilanjutkan. Sementara tindak lanjut atas 21 poin hasil audit BPKP telah dilakukan dan kini menunggu penilaian lebih lanjut.

Selain RSP, James juga menanggapi laporan dugaan penyimpangan beasiswa kedokteran di Kejati Maluku Utara.

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemkab Halbar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate. Program itu, kata dia, bertujuan mencetak dokter dari kalangan putra-putri daerah agar kebutuhan tenaga medis di Halbar tidak terus bergantung pada dokter dari luar daerah.

James mengakui penerima beasiswa tidak dibatasi berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Bahkan, anak pejabat dan mantan pejabat juga tercatat sebagai penerima.

Ia menilai persoalan muncul karena anggaran beasiswa tersebut ditempatkan dalam nomenklatur bantuan sosial (bansos). Menurutnya, program itu lebih tepat dikelola Dinas Pendidikan karena merupakan bagian dari investasi peningkatan sumber daya manusia.

James juga menegaskan anggaran beasiswa berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) miliknya ketika masih menjadi anggota DPRD. Dana tersebut baru dicairkan sekitar dua bulan setelah dirinya dilantik sebagai bupati.

“Tidak ada yang fiktif, semua tersalurkan dan masuk ke rekening penerima mahasiswa dan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan,” tegasnya.

Meski telah memberikan penjelasan, polemik pembangunan RSP dan laporan dugaan penyimpangan beasiswa tersebut tetap menjadi perhatian publik. Penjelasan Bupati merupakan klarifikasi atas persoalan yang disorot, sementara proses pemeriksaan dan penilaian pihak berwenang tetap menjadi rujukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan. (*)