Konflik Lahan dengan TNI AU Berlarut, KOMMARA Desak Negara Kembalikan Hak Masyarakat Morotai
Narasitimur – Konflik lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara (AU) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali mencuat. Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) mendesak pemerintah turun tangan, menyelesaikan sengketa dan mengembalikan hak masyarakat atas lahan yang mereka klaim seluas 1.125 hektare.
Desakan itu disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Kantor ATR/BPN Pulau Morotai, Rabu (18/11/2026). Massa meminta BPN menghentikan proses penerbitan sertifikat, yang diusulkan TNI AU Lanud Leo Wattimena.
Aksi sempat memanas setelah sejumlah demonstran memanjat pagar dan masuk ke halaman kantor. Massa juga membakar ban sebagai bentuk protes.
Koordinator aksi, Mahmud Kiat, mendesak BPN berpihak pada penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan keadilan. Ia menyebut DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi, agar lahan seluas 433 hektare dikembalikan kepada masyarakat Morotai.
Menurut Mahmud, rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti, termasuk melalui fasilitasi BPN pusat yang dijadwalkan pada 20 November.
Ia juga meminta masyarakat pemilik lahan segera mengurus sertifikat hak milik sebagai bentuk perlindungan atas hak tanah mereka.
Sementara itu, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Pulau Morotai, M. Rifai, membantah pihaknya pernah menerbitkan sertifikat tanah milik TNI AU.
Ia menjelaskan, sertifikat yang dipersoalkan diterbitkan pada 2017, sebelum kantor BPN berdiri di Morotai. Saat itu, administrasi pertanahan masih berada di bawah BPN Halmahera Utara.
Rifai menegaskan, hingga kini tidak ada proses penerbitan sertifikat baru atas lahan yang disengketakan karena persoalan tersebut masih berkonflik.
“BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat untuk kedua belah pihak, karena ini sudah konflik,” tegasnya. (*)







