NarasiTimur
Beranda Publik Belanja Pegawai Dominasi APBD Tidore 2027, Pemkot Berharap Gaji PPPK Ditanggung APBN

Belanja Pegawai Dominasi APBD Tidore 2027, Pemkot Berharap Gaji PPPK Ditanggung APBN

Ahmad Laiman saat di Paripurna DPRD Tikep (Istimewa)

Narasitimur – Belanja pegawai yang mencapai 66,39 persen dari Belanja Operasi menjadi salah satu persoalan, yang disoroti Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah daerah menyebut efisiensi belanja tersebut, bergantung pada realisasi kebijakan pemerintah pusat terkait pengalihan pembayaran gaji PPPK ke APBN.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027, Selasa (17/11/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin tersebut, Ahmad Laiman juga memaparkan sejumlah langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

PAD Kota Tidore pada 2027 ditargetkan sebesar Rp82,11 miliar atau meningkat Rp9,74 miliar dibandingkan target tahun anggaran 2026.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot akan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, memperluas digitalisasi pengelolaan pendapatan, memanfaatkan aset daerah, serta mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD.

Di sisi belanja, Ahmad Laiman menyebut pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi alokasi pendidikan sebesar 10 persen dan Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. Sektor pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan juga menjadi prioritas.

Ia menambahkan, sejumlah kegiatan fisik dan pengadaan barang dan jasa yang tertunda akibat efisiensi anggaran pada 2026 telah diakomodasi kembali dalam Ranperda APBD 2027. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Mengantisipasi dampak El Nino dan La Nina pada 2027, Pemkot Tidore menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar serta anggaran pada OPD teknis untuk membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, dalam komponen pembiayaan, pemerintah daerah mengalokasikan SILPA 2026 sebesar Rp73,05 miliar sebagai penerimaan pembiayaan dalam Ranperda APBD 2027.

Ahmad Laiman menjelaskan, besaran tersebut berkaitan dengan kebijakan pengalihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang masih dalam pembahasan. Pemkot juga masih menunggu pembayaran piutang kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp160 miliar.

Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Perumda Ake Mayora, guna memperkuat kapasitas pelayanan dan kinerja perusahaan daerah.

Menutup penyampaiannya, Ahmad Laiman meminta DPRD mencermati setiap program dan kegiatan dalam Ranperda APBD 2027, agar anggaran yang ditetapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak nyata, bagi pembangunan Kota Tidore Kepulauan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Tidore Kepulauan. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan