Tuntutan Jaksa Dianggap Tak Pantas, Keluarga Terdakwa Kasus DID di Tidore Minta Keadilan dari Hakim
Narasitimur – Keluarga dari terdakwa DID Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan, Nuraksar Kodja, berharap adanya keadilan dari hakim.
Nuraksar adalah pemilik salah satu toko tani di Kota Tidore Kepulauan yang dianggap bersalah oleh Kejari Tidore, dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana insentif daerah (DID) di Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan tahun anggaran 2020, tepatnya di Dinas Pertanian.
Kasus ini sudah dilimpahkan oleh Kejari Tidore ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate. Nuraksar juga kurang lebih sudah 8 bulan mendekam dipenjara pasca ditetapkan sebagai tersangka pada April 2024 lalu.
Baca Juga:
Nuraksar sekarang di tahan di Rutan Kelas IIB Ternate setelah sebelumnya di tahan di Rutan Kelas IIB Soasio Tidore Kepulauan.
Akan tetapi, penetapan tersangka oleh Kejari Tidore terhadap Nuraksar ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama bagi pihak keluarga Nuraksar.
Keluarga Nuraksar merasa heran dan tidak puas dengan penanganan kasus ini oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Tidore Kepulauan, Alexander Maradentua.
Pasalnya, Nuraksar hanya menerima uang sesuai dengan yang dibelanjakan oleh kelompok tani (Poktan) dari Kecamatan Oba Utara, Oba Selatan, Oba Tengah dan Oba senilai Rp. 711.296.000. Barang yang dibelanjakan itu berupa henspayer, biotani dan pestisida nabati.
Barang-barang yang dibelanjakan tersebut juga memiliki bukti berupa nota pembelian yang ditandatangani oleh para kelompok tani. Namun Nuraksar malah ditetapkan sebagai tersangka.
“Jadi kami selaku keluarga dari terdakwa merasa sangat tidak ada keadilan terkait masalah yang menimpa bapak kami Nuraksar Kodja,” kata Akmal, salah satu anak dari terdakwa usai sidang di Pengadilan Negeri Ternate, (Jumat (8/11/2024).
Apalagi kata Akmal, kasus ini baru dikembangkan setelah Kepala Dinas Pertanian, Imran Yasin dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Taher meninggal dunia.
Akmal juga menyebut, anggaran DID di Dinas Pertanian itu diketahui sebesar Rp2.1 miliar rupiah. Namun yang dibelanjakan ke toko ayahnya (Nuraksar) hanya Rp711.296.000.
“Dari total Rp2.100.000.000, yang masuk ke reking bapak saya (Nuraksar) senilai Rp711.296.000. Nah sisanya itu kemana?, kok tidak diperiksa, dan malah bapak saya selaku pemilik toko yang harus menanggung semua kerugian negara,” ujar Akmal.
Dia berharap hakim bisa mengambil keputusan yang adil terkait kasus ini. Karena tuntutan JPU Alexander Maradentua terhadap ayahnya dianggap tidak pantas dan sangat berat.
Dalam kasus ini, Nuraksar Kodja dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nuraksar Kodja dengan pidana penjara selama 5,6 tahun dikurangkan dengan masa penahanan ,yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan.
Mejatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nuraksar Koja, dengan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.
Menghukum Terdakwa Nuraksar Koja membayar uang pengganti senilai Rp745.241.363,64 menyatakan merampas uang negara sebesar Rp4.800.000, yang dititipkan oleh keluarga terdakwa kepada penuntut umum sebagai perhitungan uang pengganti, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp740.441.363.64, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam hal ini terdakwa/terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2,9 tahun. (*)
Artikel Terkait
