Pemda Halmahera Barat Raih Opini WTP, Bentuk Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Narasitimur – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kembali mencatat prestasi membanggakan, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku Utara.
Opini ini merupakan bentuk pernyataan profesional BPK, terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, mengungkapkan bahwa opini yang diberikan oleh BPK bukan sekadar penilaian biasa, melainkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, terdapat empat kriteria utama yang menjadi acuan dalam pemberian opini WTP tersebut.
Baca Juga:
“Pemberian opini WTP oleh BPK didasarkan pada beberapa kriteria, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelas Djufri dalam keterangannya kepada media, Rabu (28/5/2025).
Senada pula yang disampaikan Kepala Inspektorat Halmahera Barat, Reinhard Bunga. Menurutnya, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan Pemda Halbar disusun secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Ini bukan sekadar bentuk pengakuan atas kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemda dalam mengelola anggaran daerah secara bertanggung jawab dan profesional,” kata Reinhard, yang juga mantan Sekretaris Inspektorat Halbar.
Ia menambahkan, pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab Halmahera Barat yang terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, Reinhard mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta pelayanan publik ke depan.
“Kami sangat bersyukur atas capaian ini, namun kami sadar bahwa tugas kami belum selesai. WTP adalah pijakan untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik serta lembaga pengawas terhadap kinerja keuangan daerah,” ujarnya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP dari BPK, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berharap dapat terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang baik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik. (*)
Artikel Terkait
