Graal Taliawo: Pemprov Maluku Utara Belum Kompak Jalankan Program yang Bersentuhan Langsung dengan Masyarakat

Narasitimur – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda diminta, jika mendorong program pemerintah daerah ke kementerian, sebaiknya mengikutsertakan para kepala daerah baik kabupaten maupun kota.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Graal Taliawo, Jumat (13/6/2025).

Menurutnya, saat ini yang terjadi pemerintah provinsi dan daerah tidak eksis menjalankan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah belum membawa dampak kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, pembangunan jalan, pembangunan talud di masyarakat pesisir dan kesehatan.

Baca Juga:

Ternate Raih Terbaik 1 Paritrana Award 2025 Tingkat Provinsi Maluku Utara

Graal menyampaikan hal tersebut, setelah dirinya melakukan kunjungan pengawasan di beberapa kecamatan yang tersebar di tiga kabupaten/kota, seperti di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan beberapa hari lalu.

“Saya saat melakukan pengawasan yang berkaitan program-program pemerintah, ternyata belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat,” ungkapnya.

Program yang dimaksudnya, seperti soal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan juga talud bagi masyarakat di pesisir pantai di wilayah Gane dan Bacan.

“Jadi selama ini pemerintah kita tidak hadir untuk masyarakat, buktinya banyak masyarakat menyampaikan keluhan ke kita selaku anggota DPD. Itu artinya, pemerintah tidak merasap dan menindaklanjuti keluhan masyarakat,” jelasnya.

Berkaitan dengan pendidikan, Graal menyayangkan lantaran terdapat sejumlah sekolah yang masih belum memiliki fasilitas seperti pagar maupun tenaga pendidik. “Sangat disayangkan soal ini, pada sektor pendidikan saja tidak diperhatikan apalagi dengan yang lainnya,” tambahnya.

Olehnya itu, ia menilai bahwa kehadiran pemerintah seolah tidak memperdulikan masyarakat kalangan bawah, terutama di wilayah pesisir.

“Jadi saya sarankan, gubernur jika mendorong program daerah ke pusat atau ke kementerian harus bersama-sama dengan para bupati atau wali kota. Artinya, kalau gubernur dorong soal jalan di Halmahera Selatan ke kementerian, maka bupatinya dibawa, agar gubernur tidak sendiri jalan. Ruang itu kalau dilakukan, maka pemerintahan itu berjalan efektif hingga bisa menjawab keluhan masyarakat,” pungkasnya. (*)