DPRD Halmahera Barat Belum Beberkan Kronologi Masalah Distribusi BBM, Pansus Terus Dalami Temuan
Narasitimur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) hingga kini masih bungkam soal kronologi lengkap permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah yang memicu gejolak di masyarakat.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Halbar, Christovel Sakalaty, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa membeberkan detail kasus ini karena masih fokus mendalami berbagai temuan investigasi yang mengarah pada praktik-praktik tak beres.
Pernyataan Christovel disampaikan usai rapat intens dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Halbar, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga:
Rapat tersebut mengupas hasil investigasi distribusi BBM di tiga zona vital serta membahas skema distribusi dan penataan pangkalan BBM.
Crhistovel menekankan bahwa validitas dan kelengkapan data menjadi prioritas utama Pansus sebelum merilis informasi ke publik.
Tim investigasi Pansus telah menyisir tiga zona krusial, Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan (zona pertama), Kecamatan Sahu, Sahu Timur, dan Ibu Selatan (zona kedua), serta Kecamatan Ibu, Tabaru, Loloda, dan Loloda Tengah (zona ketiga).
Dari penelusuran ini, terkuak sejumlah persoalan pelik dalam pengelolaan distribusi BBM, mulai dari alokasi yang amburadul, lemahnya pengawasan pangkalan, hingga indikasi kuat praktik-praktik merugikan masyarakat luas.
Namun, detail dan kronologi pasti dari masalah ini masih dirahasiakan, lantaran Pansus ingin memastikan kajian mendalam agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tajam dan mampu menuntaskan akar masalah secara menyeluruh.
Selain investigasi, rapat Pansus juga membahas skema distribusi BBM dan penataan pangkalan. Pembahasan skema distribusi disebut-sebut sudah mulai mengerucut dan menemukan titik terang.
Namun, untuk penataan pangkalan, Pansus masih membutuhkan waktu dan akan melanjutkannya dalam rapat mendatang yang dijadwalkan pada hari Kamis.
Christovel menegaskan bahwa penataan pangkalan harus dilakukan secara cermat dan melibatkan semua pihak terkait demi solusi yang berkelanjutan.
Ketua Pansus ini berkomitmen penuh untuk menghasilkan rekomendasi berkualitas yang akan berdampak positif bagi masyarakat Halbar.
DPRD melalui Pansus bertekad mengawal distribusi BBM agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa ada lagi praktik culas.
“Kami ingin memastikan bahwa masalah distribusi BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat diatasi secara tuntas melalui langkah-langkah strategis dan rekomendasi yang kami susun nanti,” pungkasnya. (*)
Artikel Terkait
