DPRD dan Pemda Tidore Minta BWS dan BPJN Malut Tindak Lanjut Dampak Banjir

Narasitimur – DPRD dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui BPBD dan Dinas PU, menyambangi kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Jumat (26/9/2025).

Rombongan di antaranya ketua komisi III Ardiansyah Fauzi, wakil ketua I Asma Ismail, kalak BPBD Muhammad Abubakar, dan kadis PU Abd Muis Husain bersama sejumlah stafnya.

Dalam pertemuan dengan Kepala BWS Maluku Utara, Muhammad Saleh Talib itu, Ardiansyah menyampaikan sejumlah problem terkait banjir dan longsor dan infrastruktur jembatan yang terjadi di sejumlah titik di Kota Tidore Kepulauan, salah satunya Kelurahan Bobo.

Baca Juga:

World Cleanup Day 2025, Ternate Canangkan Gerakan Zero Waste

Ardiansyah berujar, insiden yang terjadi belakangan ini merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Pasalnya, kedangkalan kali bisa memicu luapan air saat hujan turun dengan intensitas tinggi, sehingga berdampak pada pemukiman warga sekitar dan jalan.

“Problem di daratan Oba dan di Pulau Tidore itu rata-rata kalinya sudah dangkal sekali, jadi harus di normalisasi,” kata Ardiansyah.

Menurutnya, yang menjadi prioritas BWS maupun Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), yaitu Kali Toburo di Oba Utara, Kali di Gurabati Tidore Selatan, gorong-gorong dan drainase di Kelurahan Bobo, Kali Toe Kecamatan Oba, Kali Noramake Oba Tengah, dan juga jalan pada jembatan Akelamo Oba Utara.

Titik-titik yang dipaparkan tersebut merupakan wilayah-wilayah yang rawan banjir. Ardiansyah juga menyebut, luapan air berpotensi terjadi di Kelurahan Mareku, Tomalou, Payahe, dan Desa Tauno, serta beberapa wilayah di Kecamatan Oba Selatan dan di Tidore Timur.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Tidore Abd Muis Husain dalam pertemuan tersebut meminta dukungan BWS, untuk segera melakukan perluasan dan normalisasi penampang embung di Kelurahan Gurabati, dan penanganan di Kelurahan Bobo.

“Di penampung air itu harus diperluas dan dikeruk karena sudah banyak material yang menumpuk, akhirnya saat hujan deras air cepat meluap. Di Kelurahan Bobo juga harus dinormalisasi agar tidak meluap. Sementara untuk gorong-gorong di Bobo akan ditangani BPJN,” terang Muis.

Muis juga meminta pihak BWS dan BPJN untuk menangani luapan air Kali Toburo yang kerap masuk ke pemukiman warga di Desa Kusu, Kecamatan Oba Utara.

“Kali Toburo dan di Noramake-Paceda ini harus segera ditangani. Karena kalau meluap akan berdampak pada akses jalan nasional,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tidore Muhammad Abubakar menambahkan, bahwa pihaknya telah melakukan mitigasi bencana banjir untuk meminimalisir dampak. Di Kali Toburo, kata Abubakar, menjadi langganan luapan air, olehnya itu harus dibuat beronjong untuk mencegah erosi.

Sementara, Kepala BWS Maluku Utara Muhammad Saleh Talib, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti informasi permasalahan sungai yang disampaikan oleh Pemkot Tidore.

Sebagai langkah awal, kata Talib, BWS akan menurunkan tim melakukan survei di lokasi yang berpotensi banjir dan yang berpotensi meluap.

“Pada prinsipnya kami akan memperhatikan itu semua. Nanti kami akan cek lagi, jika masih ada dana kami akan tindak lanjut di tahun ini,” sebutnya.

Talib meminta Pemkot Tidore Kepulauan membuat data matrix pembobotan sebagai parameter tingkat rawan banjir. Sehingga nanti bisa diketahui mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. (*)