NarasiTimur
Beranda Publik Wawali Tidore Sidak Tiga OPD dan Dengar Curhatan Pegawai Soal Sarana Prasarana

Wawali Tidore Sidak Tiga OPD dan Dengar Curhatan Pegawai Soal Sarana Prasarana

Wawali Tidore Ahmad Laiman saat sidak di RSD Tidore (Humas)

Narasitimur – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Ahmad Laiman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Senin (20/10/2025).

Beberapa OPD yang didatangi wawali di antaranya Dinas Dukcapil, Dinas Pertanian dan Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam sidak tersebut, wawali menemui berbagai hal yang menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah seperti sarana prasarana, hingga SDM yang memadai untuk mengoptimalkan program pelayanan.

“Saya melakukan inspeksi mendadak di beberapa instansi, untuk memastikan adanya pelayanan terhadap masyarakat terjaga dan optimal. Jadi saya menyambangi Dukcapil, Dinas Pertanian dan RSD Tidore, ternyata memang hampir di beberapa OPD yang saya datangi, keluhannya sama,” ungkapnya.

Menurutnya, keluhan dari instansi terkait adalah persoalan klasik yang seharusnya lebih awal diatasi untuk memenuhi harapan bersama, terhadap kualitas pelayanan pemerintahan.

“Jadi hasil sidak ini menjadi catatan kami untuk nanti akan ditindaklanjuti dalam rapat teknis, kemudian akan menggenjot agar hal-hal semacam ini bisa dilakukan perencanaan secara baik, agar yang menjadi kendala ini secara terus menerus dilakukan perbaikan, untuk mencapai maksimal,” kata wawali.

Usai menyambangi Dinas Dukcapil, wawali menyampaikan bahwa pendataan penduduk tersebut nanti hasilnya menjadi data primer untuk seluruh OPD, agar data kependudukan keluar dari satu sumber yang terpercaya dan akurat.

Sementara untuk Dinas Pertanian diharapkan bisa menyusun roadmap dalam penentuan kebijakan ke depan.

“Roadmap harus dilakukan, agar ketersediaan pangan yang dihasilkan dari para petani, bisa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Apalagi dalam momentum kita saat ini diberi tugas oleh Pemerintah Pusat untuk melayani MBG,” cetusnya.

Selain dua instansi tersebut, wawali juga menyoroti kondisi ketersediaan fasilitas di RSD. Ia bilang, ada hal tertentu yang harus dilakukan, terutama struktur manajemen RSD yang perlu dibenahi, agar diisi oleh orang yang memiliki kapasitas memumpuni, sehingga bisa mengimplementasikan program pelayanan dasar kepada masyarakat. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan