DPKP Morotai Gelar Gerakan Pangan Murah di 6 Kecamatan Jelang Nataru

Narasitimur – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah menjelang Hari Natal dan Tahun Baru.

Kegiatan yang diperuntukan bagi masyarakat itu, dihelat pada Rabu (17/12/2025), secara serentak di enam kecamatan wilayah setempat.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Morotai, Tahmid Bilo, mengatakan bahwa kegiatan tersebut difokuskan di beberapa desa yang mayoritas umat kristiani.

Baca Juga:

Pemkot Ternate Genjot Integrasi Pasar dengan Sulut untuk Stabilitas Harga

“Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Tahmid.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta sebagai langkah pengendalian inflasi daerah.

“Selain itu, kegiatan ini juga merupakan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan,” jelasnya.

Tahmid bilang, GPM juga berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen menjelang Nataru. Selain itu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan pokok dengan harga terjangkau.

Gerakan ini juga, sambung dia, untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi komponen pangan, serta membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat.

“Komoditi yang disediakan dalam kegiatan ini adalah bawang merah, bawang putih, minyakita, yang menjadi kebutuhan utama dalam rumah tangga terutama ibu-ibu, karena jelang Nataru ini kebutuhan masyarakat sangat banyak,” terangnya.

Dengan adanya kegiatan pangan murah tersebut, pemda berharap bisa membantu meringankan masyarakat dalam mendapatkan sejumlah komoditi untuk kebutuhan jelang Nataru.

“Selain itu bisa mengurangi pengeluaran biaya transportasi ke ibukota, karena kegiatan ini berlokasi di enam kecamatan yang mana membutuhkan biaya transportasi yang sangat mahal, terutama di Pulau Rao,” pungkasnya. (*)