Pemda Morotai Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Hibah Parpol dan Ormas

Narasitimur – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (27/12/2025).

Bimtek ini dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai Irfan Abd Rahman, Kepala Kesbangpol Fahri Abdul Aziz, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menyampaikan bahwa bantuan keuangan hibah dari pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap peran strategis partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bimbingan teknis ini dinilai penting sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan hibah.

“Saya berharap melalui Bimtek ini, seluruh peserta dapat memahami mekanisme perencanaan, penggunaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan, sehingga dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum dan administrasi di kemudian hari,” ujar Rio.

Menurutnya, pengelolaan keuangan hibah yang baik akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Pulau Morotai yang unggul, adil, dan sejahtera.

Wakil Bupati juga mengajak seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjunjung tinggi prinsip integritas dan tanggung jawab dalam penggunaan dana yang bersumber dari keuangan daerah.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut dan berharap bimbingan teknis ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan hibah di Kabupaten Pulau Morotai. (*)