Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

Narasitimur – Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan tema “Optimalisasi Pelaksanaan APBD TA 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027”. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Gamalama, Sahid Bella Hotel Ternate, Kamis (29/1/2026).

Rakornas berskala nasional tersebut dihadiri Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta para sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala Bapenda, kepala BPKAD, dan kepala inspektorat dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Kegiatan ini juga menghadirkan pemaparan materi dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dirjen Bina Pembangunan Daerah, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Baca Juga:

Jalan Pusat Kota Morotai Rusak Parah, Pemkab Janjikan Pengaspalan Tahun Ini

Rakornas secara resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Drs. Agus Fatoni, yang ditandai dengan prosesi pemukulan tifa.

Sesuai agenda, Rakornas berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Januari 2026, dan dipusatkan di Sahid Bella Hotel Ternate.

Usai mengikuti Rakornas, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menyampaikan bahwa forum nasional ini menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab.

“Rakornas ini memberikan penguatan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD Tahun 2026 berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi landasan awal dalam penyusunan APBD Tahun 2027,” ujar Ubaid.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat menekankan bahwa Rakornas ini mempertegas pentingnya disiplin fiskal serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di daerah.

“Setiap rupiah APBD harus berbasis kinerja, terukur output dan outcome-nya, serta selaras dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada lagi ruang bagi perencanaan yang tidak terhubung langsung dengan prioritas pembangunan,” tegas Ricky.

Ia menambahkan, Pemkab Halmahera Timur ke depan akan memperkuat fungsi pengendalian internal dan pengawasan lintas OPD guna memastikan realisasi anggaran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami mendorong seluruh OPD untuk lebih disiplin dalam perencanaan, mempercepat realisasi belanja yang produktif, serta meminimalkan potensi penyimpangan melalui penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan,” pungkasnya. (*)