Penyusunan RKPD Tahun 2027, Bapperida Morotai Gelar Musrenbang Kecamatan Selama 8 Hari

Narasitimur – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan.

Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 ini, dihelat selama 8 hari yang dimulai sejak 11 Februari di Morotai Timur dan terakhir pada 18 Februari mendatang di Kecamatan Morotai Selatan (Morsel).

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat, serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan riil di tingkat desa dan kecamatan.

Baca Juga:

Sinergi TPID–TP2DD Malut Jaga Stabilitas Harga dan Dorong Transformasi Digital

Kepala Bapperida Kabupaten Pulau Morotai, Juskar Samsudin menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2027, yakni “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Akses yang Berkeadilan”. Tema ini, kata dia, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat.

“Tahun 2027 diarahkan sebagai fase penguatan basis ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada pelaku usaha lokal, kelompok rentan, dan komunitas desa. Pembangunan harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Juskar kepada media ini, Minggu (15/2/2026).

Dalam arah kebijakan RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memprioritaskan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat seperti BUMDes, koperasi, dan jaringan usaha mikro agar lebih produktif dan terintegrasi dalam rantai nilai ekonomi lokal.

Juskar bilang, pendekatan ini didukung melalui pelatihan kewirausahaan kontekstual, pendampingan usaha berbasis komunitas, serta penyediaan ekosistem pembiayaan yang adaptif, termasuk skema pembiayaan Ultra Mikro dan pengembangan perbankan desa.

“Selain penguatan ekonomi, peningkatan akses pelayanan dasar juga menjadi prioritas strategis. Pemerintah daerah menekankan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, perumahan layak huni, serta pembangunan dan peningkatan jaringan jalan penghubung antar desa guna mengurangi ketimpangan wilayah dan membuka akses ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, sambutannya, penguatan dilakukan melalui model pelayanan terpadu berbasis kecamatan serta peningkatan distribusi tenaga profesional pada wilayah dengan kebutuhan layanan yang masih tinggi. Dari sisi tata kelola pemerintahan, tahun 2027 menjadi fase penguatan sistem pelayanan publik berbasis aspirasi warga dan transparansi data.

Pemerintah daerah mulai mengimplementasikan sistem informasi layanan berbasis digital, dan mendorong integrasi serta berbagi pakai data antarperangkat daerah, guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan.

Olehnya itu, Juskar mengungkapkan bahwa melalui Musrenbang Kecamatan ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengharapkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, agar usulan pembangunan yang dihasilkan benar-benar prioritatif, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai.

“Musrenbang kecamatan menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, yang akan dilanjutkan pada konsultasi publik, dilanjutkan dengan forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten sebagai bagian dari rangkaian penyusunan RKPD tahun 2027,” tandasnya. (*)