Fraksi PKS Morotai Siap Alihkan Anggaran Perjadin untuk Advokasi Sengketa Lahan TNI AU
Narasitimur — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pulau Morotai menyatakan siap mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak untuk mendukung proses hukum penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) Leo Wattimena.
Ketua Fraksi PKS DPRD Pulau Morotai, Suhari Lohor, mengatakan pihaknya mendukung penyelesaian sengketa lahan tersebut melalui jalur hukum agar masyarakat memperoleh kepastian dan keadilan.
“Saya kira sikap Fraksi PKS jelas, mendukung upaya penyelesaian sengketa antara masyarakat dan TNI AU melalui jalur hukum. Masalah ini sudah menjadi persoalan klasik yang berlangsung puluhan tahun dan belum juga terselesaikan,” ujar Suhari, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga:
Menurut Suhari, proses hukum membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Karena itu, Fraksi PKS akan mendorong agar anggaran bantuan atau advokasi hukum dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2027.
Ia mengatakan efisiensi anggaran tidak harus dimaknai sebagai pemangkasan seluruh belanja, tetapi dapat dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas atau rapat yang tidak mendesak.
“Efisiensi itu dalam rangka mengurangi pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Misalnya, perjalanan dinas atau rapat yang tidak terlalu penting, itu yang bisa diefisiensi,” katanya.
Suhari berharap seluruh anggota DPRD Pulau Morotai memiliki pandangan yang sama untuk mengalokasikan anggaran dari kegiatan nonprioritas guna mendukung advokasi hukum dalam penyelesaian sengketa lahan masyarakat dan TNI AU.
“Kalau ada perjalanan dinas ke Jakarta atau ke tempat lain yang tidak terlalu penting, anggarannya bisa dialokasikan untuk membiayai advokasi hukum dalam penyelesaian sengketa lahan masyarakat dan TNI AU. Sikap Fraksi PKS seperti itu,” pungkasnya. (*)
Artikel Terkait
