11 Bulan Insentif Nakes Malut Tak Dibayar, Gubernur Diminta Turun Tangan

Narasitimur – Tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan insentif daerah yang belum dibayarkan selama 11 bulan. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara, segera menyelesaikan tunggakan tersebut.

Nakes yang terdampak berasal dari Labkesda, Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi, dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi. Mereka mengaku belum menerima insentif yang selama ini rutin dibayarkan setiap bulan.

“Baru kali ini Provinsi menunggak insentif kami. Sudah 11 bulan lamanya, padahal sebelumnya kami selalu mendapat insentif setiap bulan,” ungkap salah satu nakes yang bekerja di rumah sakit UPTD Dinkes Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

Baca Juga:

Operasi Patuh Kieraha 2026 Berakhir, Polres Morotai Catat 73 Tilang

Menurutnya, tunggakan tersebut tidak hanya dialami tenaga kesehatan, tetapi juga dokter spesialis, dokter umum, psikolog klinis, hingga apoteker yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi.

Kondisi ini memicu kekecewaan para nakes. Mereka menilai keterlambatan pembayaran insentif tidak sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk melalui perekrutan tenaga kesehatan setiap tahun.

Para nakes menyebut insentif daerah merupakan salah satu bentuk penghargaan atas pekerjaan dan tanggung jawab mereka, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mereka juga membandingkan kondisi tersebut dengan tenaga kesehatan di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara, yang disebut tetap menerima insentif sesuai jadwal.

Terkendala Rekomendasi Gubernur

Persoalan pembayaran insentif ini disebut telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Namun, upaya pengajuan anggaran insentif dikabarkan terkendala di Inspektorat karena belum adanya rekomendasi dari gubernur.

“Dinas Kesehatan saat audiensi mengaku sudah berusaha memperjuangkan pengajuan anggaran insentif, tetapi terkendala di Inspektorat karena tidak adanya surat rekomendasi gubernur. Kami bingung, salahnya di mana? Kenapa hak insentif kami ditangguhkan?” ujar nakes tersebut.

Para nakes meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka penyebab keterlambatan pembayaran, termasuk memastikan proses administrasi dan penganggaran tidak terus menjadi hambatan.

Mereka menegaskan, tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan publik yang setiap hari merawat dan menangani masyarakat tanpa membedakan latar belakang pasien.

Minta Gubernur Segera Merespons

Para nakes secara khusus meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengetahui kondisi tersebut dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan pembayaran insentif.

Mereka berharap gubernur berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Direktur RSU Sofifi, Direktur RSJ Sofifi, serta Kepala Labkesda untuk memastikan kebenaran tunggakan dan mencari solusi atas kendala yang terjadi.

“Insentif daerah adalah harapan besar kami. Kami berharap Ibu Gubernur dapat mendengar permohonan ini dan merespons kendala tersebut dengan cepat. Tentu kami akan menagih hak itu kepada Ibu Gubernur,” tegasnya. (*)