Lima Pekerja Tambang Tewas di Malut Sepanjang 2026, Forum KTT-PJO Dibentuk
Narasitimur – Sebanyak lima pekerja tambang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di Maluku Utara sepanjang 2026. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 dan 2025, yang masing-masing mencatat tiga kasus fatality.
Seluruh korban meninggal dunia merupakan pekerja Badan Usaha Jasa Pertambangan (BUJP). Fakta tersebut menjadi salah satu sorotan, dalam pembentukan Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) se-Maluku Utara.
Koordinator Inspektur Tambang Maluku Utara, Basir Abdul Kahir, mengatakan forum tersebut dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi ant perusahaan, dalam menangani persoalan teknis maupun keselamatan operasional tambang.
Hal itu disampaikan Basir dalam rangkaian Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Ternate, Senin (16/11/2026).
“Forum ini penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Persoalan di lapangan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi perlu dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Menurut Basir, KTT dan PJO perlu berada dalam satu wadah karena keduanya memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan operasional pertambangan.
Ada delapan tujuan yang mendasari pembentukan forum tersebut, di antaranya memperkuat koordinasi antarperusahaan, menyamakan pemahaman terhadap regulasi, mendorong penerapan good mining practice, serta memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat lingkar tambang.
Forum juga akan menjadi ruang berbagi pengalaman terkait keselamatan kerja, peningkatan kompetensi profesional, dan komunikasi antara Inspektur Tambang dengan badan usaha pertambangan.
Basir memaparkan, sepanjang 2024 tercatat tiga kasus fatality. Pada 2025, jumlahnya tetap tiga kasus, ditambah satu kecelakaan berat. Sementara pada 2026, fatality meningkat menjadi lima kasus dengan satu kecelakaan berat.
Ia menyoroti masa kerja para korban yang sebagian besar belum mencapai satu tahun atau baru sedikit di atas satu tahun. Kondisi ini menjadi catatan penting terkait pembekalan dan pengawasan keselamatan, terhadap pekerja baru di sektor jasa pertambangan.
“Angka kecelakaan tambang harus menjadi perhatian serius. Apalagi seluruh korban meninggal dunia yang tercatat berasal dari pekerja jasa pertambangan. Ini menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Karena itu, Basir berharap forum KTT-PJO dapat membahas setiap insiden sebagai bahan evaluasi bersama, termasuk mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan kecelakaan dan langkah pencegahannya.
Sementara itu, Ketua PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Qadafi, mengungkapkan gagasan pembentukan Forum KTT telah direncanakan sejak 2016. Namun, sejumlah kendala membuat rencana tersebut belum terealisasi.
Pelaksanaan TPT ke-35 di Ternate menjadi momentum untuk mempertemukan KTT dan PJO dari berbagai perusahaan tambang di Maluku Utara dalam satu wadah.
“Gagasan pembentukan Forum KTT sebenarnya sudah direncanakan sejak 2016. Momentum kegiatan PERHAPI kali ini menjadi kesempatan untuk mengumpulkan KTT dan PJO se-Maluku Utara dalam satu wadah,” kata Qadafi.
Ia mengatakan PERHAPI telah berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan terkait gagasan tersebut dan mendapat respons positif.
Menurut Qadafi, forum diperlukan agar persoalan teknis maupun nonteknis yang dihadapi perusahaan dapat dibahas bersama. Ia juga mengingatkan agar forum tidak berhenti pada pembentukan organisasi tanpa aktivitas dan mekanisme kerja yang jelas.
“Kami berharap forum ini tidak hanya terbentuk secara formalitas. Harus ada AD/ART dan mekanisme organisasi yang jelas agar bisa menjadi wadah bersama bagi pemerintah maupun teman-teman yang bekerja di lapangan,” ujarnya.
PERHAPI Maluku Utara berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah, Inspektur Tambang, KTT, dan PJO, terutama dalam menangani persoalan operasional, serta menekan angka kecelakaan kerja. (*)






