Hujan Sambut Pengangkatan Ribuan PPPK Paruh Waktu Ternate pada HUT Korpri

Narasitimur – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada Senin (1/12/2025).

Penyerahan SK berlangsung bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke-54 Korpri, yang tetap digelar meski hujan deras mengguyur sejak pagi.

Pantauan di lokasi, halaman Kantor Wali Kota Ternate dipadati ribuan PPPK yang tetap bertahan di tengah hujan untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Banyak di antara mereka tampak basah kuyup, namun suasana penuh sukacita tetap terasa.

Baca Juga:

Gandeng BNN, Pemdes Morodadi Morotai Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, didampingi Wakil Wali Kota Nasri Abubakar dan Sekda Rizal Marsaoly, hadir langsung memimpin rangkaian kegiatan. Ketiganya turun ke lapangan setelah upacara, memberi ucapan selamat kepada para PPPK, disambut sorak dan ungkapan syukur dari para pegawai yang baru diangkat.

“Momen ini sangat berkesan,” ujar salah satu PPPK yang hadir.

Sebelum pembagian SK, ribuan ASN mengikuti upacara HUT Korpri yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) dan peluncuran Hari Jadi Ternate (HAJAT) ke-775 Tahun 2025. Upacara berlangsung khidmat meski seluruh peserta dan pejabat harus berdiri di bawah hujan.

Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, bersama para pejabat eselon II, juga tampak ikut “mandi hujan” bersama ASN, ikut menambah semarak dan kekompakan pada peringatan tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate menyampaikan selamat kepada PPPK Paruh Waktu yang telah menerima SK, sekaligus menegaskan kebijakan Pemkot untuk tetap mempertahankan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) ASN pada APBD 2026.

“Penantian puluhan tahun akhirnya dijawab Allah Yang Maha Esa dengan kepastian status saudara-saudara yang selama ini mengabdi sebagai honorer,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan mempertahankan TTP adalah pilihan sulit di tengah kondisi anggaran, namun tetap harus dilakukan demi menjaga perputaran ekonomi daerah dan keberlangsungan pelayanan publik.

“Di beberapa daerah TTP dikurangi, bahkan ditiadakan. Tetapi untuk tahun 2026, saya tidak mengambil kebijakan itu. Birokrasi harus berjalan karena pegawai memproduksi pelayanan bagi masyarakat,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi momen bersejarah dan penuh haru bagi ribuan PPPK yang resmi menyandang status baru mereka di lingkungan Pemkot Ternate. (*)