AMPERA Malut Demo BPK dan Kejati, Soroti Dugaan Ketidakwajaran Anggaran Pemilu KPU

Narasitimur – Aliansi Pemerhati Demokrasi (AMPERA) Maluku Utara menggelar aksi demonstrasi di dua titik, yakni Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (29/12/2025).

Aksi tersebut menuntut kejelasan atas dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran Pemilu di lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara.

Aksi dimulai di Kantor BPK RI Perwakilan Malut. Massa menyuarakan kekecewaan terhadap lembaga pemeriksa keuangan yang dinilai tidak memberikan penjelasan terbuka terkait opini publik mengenai pengelolaan anggaran Pemilu tertanggal 13 Desember 2024.

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

Koordinator aksi, Hairun Yusup, menilai sikap BPK yang tertutup justru memperburuk keresahan masyarakat dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

“Kami datang meminta kejelasan terkait temuan tersebut, namun persoalan ini tidak direspons dengan baik oleh pihak BPK RI Perwakilan Maluku Utara,” ujar Hairun dalam orasinya.

AMPERA Malut mendesak BPK memberikan klarifikasi rinci terkait dugaan ketidakwajaran anggaran Pemilu yang sempat mencuat ke ruang publik, agar tidak menimbulkan prasangka dan spekulasi di tengah masyarakat.

Gagal memperoleh penjelasan di BPK, massa kemudian bergerak ke Kantor Kejati Malut. Dalam aksi lanjutan tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Desember Menyala, Saatnya Kejati Malut Bertindak!!!” serta menyalakan api simbolik sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan hukum.

Hairun menegaskan Kejati Malut harus segera menindaklanjuti opini audit yang dipublikasikan pada 25 Desember 2025 dan memeriksa pihak-pihak terkait secara transparan.

“Kami menilai ada sikap abai karena sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka kepada publik. Kami akan terus mengawal proses ini sampai Kejati memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Hingga aksi berakhir, baik BPK RI Perwakilan Maluku Utara maupun Kejati Malut belum memberikan tanggapan resmi kepada massa aksi.

AMPERA Malut menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. (*)