Pemkab Pulau Morotai Raih Dua Penghargaan Nasional di Awal 2026

Narasitimur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi pada awal tahun 2026.

Penghargaan pertama diterima pada 10 Januari 2026 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai daerah dengan pelayanan publik terbaik. Selanjutnya, pada Selasa (27/1/2026), Pemkab Pulau Morotai kembali meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya.

Penghargaan UHC Award diserahkan di Jiexpo Convention Centre and Theatre, Jakarta, dan diterima langsung oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua.

Baca Juga:

Pemkab Halmahera Timur Ikuti Rakornas Keuangan Daerah Bahas APBD 2026–2027

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkab Pulau Morotai dalam memastikan lebih dari 98 persen masyarakat telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memperoleh akses layanan kesehatan.

Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh instansi terkait.

“Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama yang kuat antara Pemerintah Daerah Pulau Morotai, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya usai menerima penghargaan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa capaian UHC tidak hanya berbicara soal angka kepesertaan, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, Pemkab Pulau Morotai secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk mendaftarkan masyarakat kurang mampu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Rusli Sibua berharap komitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga manfaat program JKN dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Pulau Morotai.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)