Tender di Morotai Tahun 2026 Belum Jalan, Akademisi Ingatkan Pemda

Narasitimur – Fahmi Djaguna, akademisi dari Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Maluku Utara, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengambil langkah percepatan mengenai tender pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2026, yang dipastikan mengalami kendala serius.

Pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai terhadap pelaksanaan proyek tahun anggaran 2025, menjadi penyebab utama terhambatnya tahapan pembangunan tahun ini.

Keterlambatan ini akan berdampak domino pada rendahnya serapan anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:

Sekda Haltim Terima Kunker KNPI, Bahas Sinkronisasi Program Kerja

​”Jika tender terlambat, pekerjaan fisik mundur dan masyarakat yang langsung merasakan dampaknya. Pemda harus segera melakukan percepatan dengan tetap menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Fahmi.

​Menanggapi desakan tersebut, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pulau Morotai, Hasbi Junus, menyatakan bahwa Pemda saat ini tetap berupaya melakukan persiapan awal pengadaan. Sejumlah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menolak melanjutkan proses pengadaan.

Ia mengakui kondisi di lapangan sangat bergantung pada kejelasan hasil pemeriksaan yang tengah berlangsung, agar para pejabat pengadaan merasa aman dalam menjalankan tugasnya

​”Proses tender mengalami kendala serius akibat adanya pemeriksaan Kejaksaan, terhadap pelaksanaan pengadaan tahun anggaran sebelumnya. KPA dan PPK memilih menunggu kepastian hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Hasbi kepada media, Rabu (4/2/2026).

​Sikap hati-hati para pejabat pengadaan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan keterangan salah satu PPK yang enggan disebutkan namanya, tekanan psikologis akibat pemeriksaan aparat penegak hukum (APH) membuat konsentrasi mereka terpecah antara menyelesaikan target fisik dan menghadapi proses hukum.

​”Pemeriksaan ini sangat mengganggu secara psikologis. Sejumlah rekan yang memiliki sertifikasi pengadaan bahkan menyatakan keberatan untuk kembali ditunjuk sebagai PPK tahun 2026,” tegas sumber tersebut. (*)