Terima LKPJ 2025, DPRD Tidore Siapkan Evaluasi Kinerja Pemda

Narasitimur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 yang disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan II Tahun 2025–2026.

Rapat yang digelar sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah ini menandai dimulainya proses evaluasi DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kota Tidore sepanjang tahun anggaran 2025.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Muhammad Sinen memaparkan bahwa LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, hingga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Baca Juga:

Camat Morselbar Gelar Halalbihalal, Ini Harapan Bupati Morotai

Ia menyebut, secara umum capaian kinerja Pemda menunjukkan hasil “sangat baik” dengan rata-rata capaian indikator mencapai 100,49 persen. Beberapa indikator seperti infrastruktur bahkan melampaui target, sementara indeks demokrasi daerah dan reformasi birokrasi mendekati angka sempurna.

Meski demikian, DPRD akan mencermati sejumlah indikator yang belum mencapai target, seperti pertumbuhan ekonomi yang hanya terealisasi 2,30 persen dari target 4,2 persen, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih di atas target.

Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga belum sepenuhnya mencapai target, serta indeks risiko bencana yang mengalami peningkatan signifikan.

Wali Kota juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian dana transfer dari pusat, yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Sebagian besar anggaran, kata dia, terserap untuk belanja pegawai, termasuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Melalui penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kota Tidore berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.

“DPRD memiliki pandangan langsung terhadap kebutuhan masyarakat di akar rumput. Kami membuka ruang kolaborasi untuk kemajuan Kota Tidore Kepulauan,” ujar Muhammad Sinen.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk selanjutnya dibahas dan dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku. (*)