Penyampaian LKPJ Tidore 2025, DPRD: Pembangunan Harus Dirasakan oleh Masyarakat
Narasitimur – DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar rapat paripurna istimewa masa persidangan II tahun 2025, dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, bersama unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sarmin Mustari, selaku juru bicara dalam rapat paripurna LKPJ, menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD merujuk pada berbagai capaian kinerja di sejumlah sektor. Salah satunya pada sektor pendidikan, DPRD merekomendasikan dilakukannya audit internal guna pemerataan akses belajar.
Baca Juga:
“Catatan maupun rekomendasi DPRD mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga perikanan menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah ke depannya,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, lanjut Sarmin, DPRD mendorong peningkatan transformasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan stunting, serta audit kinerja layanan kesehatan.
“Kemudian pada sektor tenaga kerja, perlu dilakukan pembaruan kurikulum pelatihan kerja dan penciptaan platform ‘Tidore Karir’ sebagai sistem informasi kerja digital. Sementara di sektor sosial, dilakukan restrukturisasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), transformasi bantuan sosial menuju graduasi mandiri, serta audit kemiskinan lokus,” jelas Sarmin.
Selain itu, ia menuturkan bahwa pada sektor pertanian dan perikanan, DPRD merekomendasikan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan produksi pangan dan hortikultura, serta pengaktifan koperasi nelayan guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga BBM, operasional, serta es balok.
“Rekomendasi juga menyasar sektor ekonomi kreatif dan koperasi, sektor perencanaan dan keberlanjutan, hingga tata kelola pemerintahan,” sambungnya.
Sarmin menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari outcome, yakni sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga outcome, di mana seluruh proses pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Selanjutnya
Artikel Terkait
