KOPRA Institute Minta Bupati Morotai Nonaktifkan Sekda, BKD Enggan Berkomentar
Narasitimur – Direktur Komite Perjuangan Rakyat (Kopra) Institute, Faisal Habeba, kembali mendesak Bupati Pulau Morotai melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Sekda Muhammad Umar Ali, secara transparan ke publik.
Mengumumkan hasil pemeriksaan ke khalayak dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. Olehnya itu, kata Faisal, Bupati Rusli Sibua harus mengambil langkah tegas berupa penonaktifan sementara terhadap Sekda, agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.
“Jika diperlukan, kami meminta Bupati untuk menonaktifkan sementara Sekda agar proses pemeriksaan berjalan objektif,” kata Faisal, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:
Tak hanya itu, Faisal juga memastikan bahwa masalah ini akan segera dilaporkan ke Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Langkah ini diambil menyusul adanya keresahan publik mengenai integritas pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dan ada juga bukti-bukti pendukung laporan,” tegasnya.
Ia bilang, Pemerintah Daerah tidak boleh melakukan perlindungan terhadap oknum pejabat yang diduga terlibat dalam perjudian online (Judol).
“Judol, ini kami akan laporkan ke Mabes Polri dan Kemendagri, serta terlampir dengan bukti-bukti. Pemda jangan main-main, jangan melindungi orang nomor tiga di Pemda,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pulau Morotai, Alfatah Sibua saat dikonfirmasi pada Kamis (30/4/2026) enggan memberi tanggapan terkait Sekda dengan alasan sedang sakit.
“Asam urat kambuh kong encok adik,” katanya singkat. (*)
Selanjutnya
Artikel Terkait
