Bapperida Morotai Hadiri Forum Para Kepala Bappeda se-Provinsi Malut, Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Narasitimur – Bapperida Pulau Morotai menghadiri forum para Kepala Bappeda se-Provinsi Maluku Utara. Forum ini dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan 2026 dan 2027 mendatang.

Kegiatan digelar Ballroom Royal Ternate, Jumat (8/5/2026). Sehari sebelum forum dihelat, penyelenggara terlebih dahulu melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Maluku Utara 2027.

Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh kesepakatan hasil Musrenbang, yang tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar disepakati, dihidupkan, dan ditindaklanjuti bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga:

Puluhan Agenda Disiapkan, Pemkot Ternate Matangkan JKPI XII

Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatary.

Dalam sambutannya, Sri Haryanti menegaskan bahwa forum Kepala Bappeda bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi perencanaan pembangunan daerah agar lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang konsolidasi menyeluruh, di mana data pembangunan bukan hanya dikumpulkan, tetapi juga dikroscek, divalidasi, dan diselaraskan antarkabupaten/kota agar menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 19,64 persen yang didorong oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dinilai belum sepenuhnya inklusif dan merata.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian bersama, di antaranya kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, kualitas sumber daya manusia, serta ketergantungan ekonomi terhadap sektor tertentu.

“Karena itu arah pembangunan ke depan harus fokus pada transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemerataan manfaat,” tegas Sri Haryanti.

Dalam forum tersebut, Sri Haryanti juga menekankan pentingnya penguatan kualitas perencanaan berbasis data yang valid, terintegrasi, dan berbasis by name by address agar kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, reformasi kualitas belanja daerah juga menjadi perhatian utama melalui penguatan belanja modal, efisiensi belanja operasional, serta fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan indikator makro daerah seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Sri Haryanti melalui forum juga memyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan nasional, antara lain pembangunan sekolah unggulan, revitalisasi sarana pendidikan, listrik pedesaan, percepatan pembangunan wilayah 3T, program 3 juta rumah, hilirisasi dan industrialisasi, hingga swasembada air. Menurut dia, Maluku Utara memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda hilirisasi nasional karena potensi besar sektor pertambangan dan industri pengolahan yang dimiliki daerah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hilirisasi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan UMKM, dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Bappeda harus mampu menjadi arsitek pembangunan yang dapat menerjemahkan direktif Presiden menjadi program konkret, terukur, dan berdampak,” katanya.

Sri Haryanti meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan dokumen RKPD dengan Program Aksi Gubernur Maluku Utara, menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat kerja sama antarwilayah agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu.

Selain itu, sejumlah isu strategis daerah turut menjadi perhatian dalam forum tersebut, di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem, hilirisasi sumber daya alam yang tetap memperhatikan lingkungan dan tenaga kerja lokal, serta penguatan ketahanan wilayah kepulauan melalui konektivitas dan akses layanan dasar.

Di akhir sambutannya, Sri Haryanti berharap forum tersebut dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih fokus, adaptif, responsif terhadap perubahan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan menghasilkan perencanaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan,” harapnya.

Usai kegiatan, Kepala Bapperida Kabupaten Pulau Morotai, M. Ramlan Drakel, menambahkan bahwa dalam forum tersebut, masing-masing Kepala Bappeda kabupaten/kota dan OPD terkait diberikan ruang untuk mempresentasikan capaian pembangunan daerah 2025, sekaligus menyampaikan program dan alokasi daerah dalam mendukung direktif Presiden Republik Indonesia, serta program prioritas nasional dan Pro-SN.

Setiap daerah juga, kata Ramlan, menyampaikan berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi di wilayah masing-masing sehingga forum tersebut menjadi ruang evaluasi bersama, sekaligus memperkuat transparansi pembangunan antarwilayah di Provinsi Maluku Utara.

“Kehadiran OPD Provinsi dalam forum tersebut turut memperkuat kualitas diskusi, di mana berbagai persoalan, hambatan, dan tantangan pembangunan pada setiap sektor ditanggapi secara langsung dan dicarikan solusi bersama, sebagai bentuk penguatan kolaborasi pembangunan daerah,” tandasnya. (*)