KPK Nilai Ternate Masih Rentan Korupsi, Anggaran dan PBJ Jadi Sorotan

Narasitimur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kota Ternate masih berada di area rentan korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025.

Hal itu disampaikan Koordinator Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah bersama Pemerintah Kota Ternate di Auditorium Bappelitbangda, Rabu (10/6/2026).

Menurut Maruli, hasil SPI menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta tata kelola aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga:

Puluhan Kopdes Merah Putih yang Dibangun PT Agrinas Belum Rampung, Anggarannya Melalui Kodim 1514/Morotai

“Kami melihat dari hasil Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2025, posisi Pemerintah Kota Ternate masih berada di area rentan korupsi. Ini menjadi perhatian untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan,” ujarnya.

Selain hasil SPI, KPK juga menyoroti sejumlah temuan audit yang sebelumnya menjadi perhatian. Dalam pertemuan tersebut, KPK memfokuskan evaluasi pada perencanaan pembangunan, penganggaran APBD, serta pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu.

Maruli menjelaskan, pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing menjadi salah satu sektor yang perlu diawasi lebih ketat karena berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak dikelola sesuai aturan.

KPK meminta pemerintah daerah memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta aspirasi yang dihimpun melalui mekanisme resmi, termasuk hasil reses DPRD.

“Kami berharap APBD yang terbatas dapat digunakan secara optimal, efisien, dan benar-benar diarahkan untuk pelayanan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyambut baik evaluasi yang dilakukan KPK. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan dalam tata kelola pemerintahan.

Ia mengatakan Pemkot Ternate diberikan waktu sekitar tiga bulan untuk menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan KPK, terutama terkait perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa.

“Kita jadi mengetahui sisi-sisi yang masih lemah dan harus segera diperbaiki. Ini bagian dari upaya pencegahan agar tata kelola pemerintahan semakin baik,” ujar Tauhid.

Pemkot Ternate, lanjut Tauhid, berkomitmen melakukan perbaikan agar indikator integritas daerah meningkat dan tidak lagi berada dalam kategori rentan korupsi. (*)