Hasbi Yusuf Soroti Data Desil di Sula, Warga Miskin Terancam Tak Tersentuh Bantuan

Narasitimur – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hasbi Yusuf, menyoroti pendataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, yang dinilai belum maksimal. Ketidakakuratan data desil berpotensi membuat warga miskin, tidak terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.

Hasbi mengungkapkan, masih ada masyarakat yang belum memiliki status desil. Bahkan, warga yang semestinya masuk kelompok desil 1 atau 2 belum seluruhnya tercatat sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.

“Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki status desil. Selain itu, ada masyarakat yang seharusnya masuk kelompok desil 1 atau 2, tetapi belum tercatat sesuai kondisi sebenarnya,” kata Hasbi kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Baca Juga:

Cegah Hoaks hingga Perundungan, Tauhid Soleman Tekankan Budaya Tabayun

Menurut Hasbi, persoalan tersebut perlu segera dibenahi karena data desil menjadi salah satu acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan, termasuk beasiswa dan bantuan perumahan. Jika pendataan tidak sesuai kondisi lapangan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru berisiko kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.

Ia juga menyoroti adanya pegawai yang tercatat dalam kelompok desil 4. Temuan itu, menurut dia, perlu ditelusuri melalui verifikasi agar klasifikasi kesejahteraan masyarakat benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga.

Namun, Hasbi tidak memerinci sumber data maupun hasil verifikasi yang mendasari temuan tersebut.

Ia menegaskan, pembenahan data tidak boleh hanya dilakukan secara administratif, tetapi harus melalui pemutakhiran dan pemeriksaan langsung terhadap kondisi masyarakat. Langkah ini penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

“Data desil ini berpengaruh terhadap penerimaan bantuan beasiswa, perumahan, dan bantuan lainnya. Karena itu, pada masa sidang ini kami fokus berkeliling di daerah pemilihan, khususnya Sula dan Taliabu, untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya secara adil,” ujarnya.

Hasbi meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menyelaraskan data dan memastikan masyarakat terdaftar sesuai kondisi sebenarnya.

Ia mengingatkan, ketidaksinkronan data jangan sampai menjadi penghambat bagi warga kurang mampu, terutama anak-anak yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.

“Kami meminta agar ada data bersama atau koordinasi lintas sektor, khususnya dengan BPS, sehingga persoalan desil ini tidak menjadi polemik. Jangan sampai anak-anak kita yang membutuhkan bantuan pendidikan justru terhambat hanya karena persoalan data,” kata Hasbi.

Selain pendataan kesejahteraan, Hasbi turut mendorong optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG), pembaruan data fasilitas pelayanan kesehatan, serta pendataan kebutuhan revitalisasi puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu).

Ia juga menyoroti pelaksanaan revitalisasi sekolah agar tidak hanya berorientasi pada perbaikan bangunan, tetapi turut membuka peluang keterlibatan masyarakat lokal melalui pola swakelola.

Hasbi meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah dan tidak ragu melaporkan jika menemukan persoalan atau dugaan pelanggaran.

“Kalau ada masalah, lapor saja. Kita akan menindaklanjuti dan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk diusut,” tegasnya.

Menurut Hasbi, pendataan yang akurat, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan publik menjadi kunci agar program pemerintah, benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan di Kepulauan Sula. (*)