Mengapa Generasi Tua Masih Berhimpun di HPMS? Menelusuri Sejarah dan Peran Besarnya bagi Sula

Narasitimur – Kehadiran generasi tua dalam kepengurusan Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) belakangan menjadi pertanyaan publik. Di tengah tuntutan agar organisasi mahasiswa memberi ruang lebih besar kepada generasi muda, muncul pertanyaan mendasar: apakah HPMS sejak awal memang hanya diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa?

Bagi Syamsuddin Hamid, salah satu sesepuh HPMS yang akrab disapa Om Tam, pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan menengok kembali sejarah organisasi. Sebab, sejak pertama kali dibentuk pada 1959 di Makassar, HPMS tidak semata-mata menjadi wadah pelajar dan mahasiswa, tetapi juga ruang berhimpun masyarakat Sula untuk memperjuangkan pendidikan dan masa depan daerah.

“Karena itu, saya sering menyebut ini organisasi Pia Sua, bukan hanya organisasi mahasiswa semata,” kata Om Tam dalam wawancara melalui Zoom yang difasilitasi Pengurus Pusat HPMS, Sabtu (17/10/2026).

Baca Juga:

Sandiaga Uno Dorong IKB Makayoa Bersatu Keluar dari Zona Seremonial

Menurutnya, keterlibatan generasi tua bukan sesuatu yang bertentangan dengan sejarah organisasi. Sebaliknya, sejak awal HPMS justru digerakkan oleh orang-orang yang saat itu belum tentu berstatus pelajar atau mahasiswa.

Ketua pertama PP-HPMS, misalnya, adalah Muhammad Kasim Maruapei, seorang anggota TNI Angkatan Darat asal Pulau Ambon, Maluku. Ia dipercaya memimpin organisasi karena dianggap sebagai sosok yang dituakan di antara para pelopor HPMS.

Sejumlah tokoh lain yang turut merintis organisasi ini antara lain Muhammad Nur Gailea, Usman Daeng Hanafi, Hayatudin Sahlan, dan Kader Wanboko. Hamid Koja, ayah Om Tam, juga termasuk dalam lingkaran perintis tersebut.

Kedekatan Kasim dengan masyarakat Sula terjalin melalui pertemuan-pertemuan yang kerap berlangsung di rumah Hamid Koja. Rumah yang berada di kawasan asrama tentara Megawati itu kemudian menjadi tempat tinggal sejumlah pemuda asal Sula sekaligus ruang awal bagi aktivitas organisasi.

“Ayah saya sudah mengenal Pak Kasim sejak beliau bertugas di Ambon. Pak Kasim sering berkunjung ke rumah kami. Kedekatan itulah yang membuat dia dipilih menjadi ketua pertama PP-HPMS,” tuturnya.

Berawal dari Empat Pemuda dan Cita-cita untuk Sula

Jauh sebelum HPMS berdiri, gagasan membangun organisasi bagi masyarakat Sula telah tumbuh dalam diskusi empat pemuda di Malang. Mereka adalah Muhammad Nur Gailea, Usman Daeng Hanafi, Hayatudin Sahlan, dan Kader Wanboko.

Kala itu, perjalanan hidup mereka tidak seluruhnya berada di bangku pendidikan. Usman Daeng Hanafi merupakan anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Surabaya, sedangkan Nur Gailea bekerja sebagai aparatur sipil negara di Departemen Keuangan di Makassar. Hayatudin Sahlan sendiri tengah mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Dua tahun setelah pertemuan di Malang, mereka kembali bertemu di Makassar. Bersama warga Sula lainnya, mereka kemudian sepakat membentuk HPMS pada 1959.

Di balik pendirian organisasi tersebut, tersimpan cita-cita yang lebih besar daripada sekadar menghimpun pemuda perantauan. Mereka ingin melihat Kepulauan Sula berkembang, memiliki masa depan yang lebih baik, dan suatu saat dipimpin oleh putra daerah sendiri.

Persatuan dipandang sebagai modal utama untuk mencapai cita-cita itu.

Lantas, mengapa organisasi tersebut menggunakan nama Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula, padahal para penggagasnya tidak seluruhnya berstatus pelajar atau mahasiswa?

Om Tam menjelaskan, penggunaan nama itu tidak bisa dilepaskan dari konteks zamannya. Organisasi pelajar dan mahasiswa ketika itu menjadi salah satu wadah penting bagi gerakan sosial, pertukaran gagasan, dan perjuangan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, nama HPMS tidak serta-merta membatasi organisasi hanya bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan. Sejarah kepemimpinan awalnya pun memperlihatkan bahwa sejumlah ketua berasal dari kalangan senior yang berprofesi sebagai anggota TNI maupun ASN.

“Ketua PP-HPMS dari periode pertama hingga beberapa periode berikutnya bukan mahasiswa, tetapi para senior yang berprofesi sebagai TNI maupun ASN,” ujarnya.

Pendidikan Menjadi Jalan Pertama Perjuangan

Bagi para perintis HPMS, kemajuan Sula harus dimulai dari pendidikan. Pada 1960-an, fasilitas pendidikan menengah di Kepulauan Sula masih sangat terbatas. Saat itu, wilayah tersebut belum memiliki SMA dan hanya mempunyai satu SMP.

Kondisi itu mendorong HPMS mengambil peran untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat.

Organisasi tersebut meminjam Yayasan Pendidikan Sehati dari Makassar, membawanya ke Sula, lalu mendirikan Sekolah Tingkat Menengah Sehati. Sekolah itu kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dinegerikan dan kini dikenal sebagai SMA Negeri 1 Sanana.

HPMS juga mendirikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), yang dalam perkembangannya diserahkan kepada pemerintah dan menjadi SMK Negeri 1 Sanana.

Setelah mengembalikan Yayasan Sehati kepada pemiliknya di Makassar, HPMS mendirikan Yayasan Pendidikan Sula (YPS). Melalui yayasan ini, organisasi tersebut membangun sejumlah sekolah tingkat pertama di Sanana dan Kabau.

Namun, mendirikan sekolah bukan perkara mudah. Keterbatasan tenaga pengajar membuat pengurus HPMS harus bergantian berangkat dari Makassar untuk mengajar di Sula.

Sejumlah nama yang terlibat dalam upaya tersebut antara lain Nur Gailea, Rajab Kobo, Saleh Gailea, dan Gafur Umalekhai. Beberapa mahasiswa juga ikut mengambil bagian, di antaranya Abd. Rahman Umaternate, ayah dari dr. Sherly Umaternate, serta Halim Soamole.

Bagi Om Tam, kiprah tersebut menjadi bagian penting dari sejarah HPMS. Organisasi tidak hanya menyampaikan gagasan tentang kemajuan, tetapi ikut membangun fondasinya melalui pendidikan.

“Pendirian sekolah ini masih di tahun 1960-an,” katanya.

Dua Dekade Perjuangan Menuju Pemekaran

Setelah pendidikan, perjuangan HPMS diarahkan pada cita-cita menjadikan Kepulauan Sula sebagai kabupaten tersendiri. Pada masa itu, Sula masih berstatus kecamatan.

Memasuki 1970-an, pengurus mulai membentuk tim dan mendatangi Sula untuk menemui tokoh politik serta menggalang dukungan masyarakat.

Perjuangan itu memperoleh dukungan tujuh partai politik. Pada 1971, atas nama rakyat Sula, ketujuh partai tersebut menyerahkan amanat perjuangan pemekaran kepada HPMS di depan Benteng Sanana.

Partai-partai tersebut antara lain Golkar di bawah pimpinan B. Ruray, Partai Permusi yang dipimpin M. Ali Fataruba, Partai NU di bawah kendali Abd. Karim Duwila, PNI yang dipimpin A. Wahab Limatahu, serta Partai Perkindo, Partai Katolik Indonesia, dan PSII.

Setelah menerima amanat tersebut, pengurus HPMS bergerak ke sejumlah pusat pemerintahan untuk memperjuangkan pemekaran. Sebagian mendatangi DPRD Provinsi di Ambon, sebagian lainnya menuju DPRD Kabupaten di Ternate, sementara kelompok lain berangkat ke Jakarta untuk bertemu DPR RI.

Perjuangan itu tidak langsung membuahkan hasil. Upaya pemekaran sempat terhenti sebelum kembali dilanjutkan sekitar dua dekade kemudian.

Kepulauan Sula akhirnya resmi menjadi kabupaten pada 2003, setelah melalui perjalanan panjang yang melibatkan berbagai pihak dan generasi.

Dari Asrama hingga Jaringan Antarkota

Terhentinya perjuangan pemekaran pada tahap awal tidak membuat HPMS sepenuhnya kehilangan arah. Pengurus kemudian mengalihkan perhatian pada kebutuhan mahasiswa asal Sula yang menempuh pendidikan di perantauan.

Di Makassar, pusat aktivitas organisasi saat itu, HPMS menginisiasi pembangunan asrama mahasiswa. Dana dikumpulkan melalui pertandingan olahraga dan pentas seni yang digelar di Kepulauan Sula.

Setelah dua kali melakukan penggalangan dana, asrama tersebut berhasil dibangun dan ditempati mahasiswa asal Sula.

Asrama itu bukan sekadar tempat tinggal. Keberadaannya menjadi bagian dari upaya organisasi untuk menopang pendidikan generasi muda sekaligus menjaga ikatan antarpelajar dan mahasiswa di perantauan.

Seiring waktu, jaringan HPMS meluas melalui pembentukan cabang di berbagai kota, antara lain Ambon, Ternate, Surabaya, Manado, Jakarta, dan Makassar.

Setelah Kepulauan Sula dimekarkan menjadi kabupaten, upaya memperkuat fasilitas mahasiswa kembali dilanjutkan. HPMS mendorong pembangunan asrama di sejumlah kota tempat generasi muda Sula menempuh pendidikan tinggi, termasuk Ternate, Manado, dan Ambon, serta renovasi asrama di Makassar.

Rentetan kiprah itu memperlihatkan bahwa HPMS memiliki peran yang melampaui aktivitas internal organisasi. Pendidikan, penguatan jaringan perantauan, hingga perjuangan pemekaran daerah menjadi bagian dari perjalanan panjangnya.

Bagi Om Tam, HPMS juga merupakan ruang yang menghubungkan masyarakat Sula, Taliabu, dan Mangoli dalam kepentingan yang lebih luas, yakni kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Generasi Muda Harus Siap Melanjutkan

Meski mempertahankan pentingnya peran generasi tua, Om Tam tidak menutup pintu bagi perubahan kepemimpinan. Menurutnya, pelajar dan mahasiswa tetap memiliki kesempatan memimpin HPMS sepanjang dinilai mampu dan proses pergantiannya disepakati melalui kongres organisasi.

“Kalau mampu, silakan. Tapi melalui kongres. Karena itu harus dibahas di kongres,” ujarnya.

Ia mengingatkan, generasi muda perlu memahami HPMS tidak hanya sebagai ruang belajar, berdiskusi, atau membangun solidaritas sesama mahasiswa. Terutama bagi pengurus pusat, terdapat tanggung jawab lebih luas untuk memperkuat jaringan, menjaga hubungan antargenerasi, serta ikut memikirkan arah pembangunan masyarakat Sula.

“Dunia ini bisa penuh dengan perubahan. Tidak ada yang pasti. Tapi jaga eksistensinya. Jangan sampai kalian pegang mati di tangan,” katanya.

Pesan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa keberlanjutan organisasi tidak cukup hanya dengan mempertahankan struktur kepengurusan. Regenerasi perlu berjalan, tetapi harus disertai kesiapan memikul tanggung jawab dan memahami sejarah perjuangan yang telah dibangun para pendahulu.

Bagi Om Tam, bertahannya HPMS selama puluhan tahun tidak terlepas dari keterlibatan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, para senior, hingga keluarga besar Sula.

Karena itu, ia memandang HPMS sebagai organisasi yang menghimpun berbagai generasi, bukan semata-mata organisasi mahasiswa.

“Selain memfasilitasi ruang belajar untuk generasi muda, HPMS juga harus memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Termasuk menjadi penghubung masyarakat Sula, Taliabu, dan Mangoli,” tutupnya. (*)