Kadinkes dan Direktur RSUD Morotai Tegaskan Tak Ada Utang Obat Tahun 2025
Narasitimur – Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ahdad H. Hasan, membantah informasi yang menyebutkan adanya utang pengadaan obat-obatan pada tahun anggaran 2025. Ia menegaskan, kewajiban pembayaran obat yang masih tercatat merupakan tunggakan dari tahun sebelumnya, yakni 2023 dan 2024.
“Untuk tahun 2025, Dinas Kesehatan tidak memiliki utang obat sama sekali. Utang yang ada merupakan kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya,” tegas Ahdad.
Penegasan serupa disampaikan Direktur RSUD Ir. Soekarno Morotai, dr. Christie Kartika Mamarimbing. Ia memastikan seluruh kewajiban pembayaran pengadaan obat-obatan rumah sakit untuk tahun 2025 telah diselesaikan, sehingga tidak ada tunggakan pada tahun tersebut.
Christie juga menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak didahului konfirmasi dan verifikasi kepada pihak rumah sakit.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pulau Morotai, Iwan Mauraji, menyatakan akan melaporkan dua media online ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Pernyataan itu disampaikan saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Iwan menilai pemberitaan tersebut tidak memahami secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk menguji informasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait sebelum dipublikasikan.
Ia juga mengingatkan wartawan agar berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 3 tentang kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi.
Selain itu, Pasal 4 KEJ melarang wartawan membuat berita bohong dan fitnah.
Iwan berharap media tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. (*)






