Tak Isi Laporan Kinerja, 157 PPPK Paruh Waktu Halbar Terancam Sanksi Disiplin

Narasitimur – Sebanyak 157 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, terancam dikenai sanksi disiplin karena belum mengisi laporan kinerja.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar kini melakukan verifikasi untuk memastikan status keaktifan ratusan pegawai tersebut. Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta mengevaluasi pegawai di masing-masing instansi sebelum mengambil langkah penindakan.

Kepala BKD Halbar, Ruslan Thalib, mengatakan pegawai yang tidak menjalankan kewajiban sebagai aparatur pemerintah dapat dikenai hukuman disiplin. Namun, pemberian sanksi bukan menjadi kewenangan BKD, melainkan pimpinan unit kerja masing-masing.

Baca Juga:

Sekda Haltim Dukung Proyek Perubahan Kadis PMD, Fokus Perkuat Ekonomi Desa

“Kalau terkait pemberitaan itu, memang tidak ada aturan yang mengatur secara langsung soal pemberhentian. Tetapi, kalau mereka (PPPK) tidak menjalankan tugas, berarti pimpinan unit kerjanya harus memberikan hukuman disiplin. Itu sesuai dengan PP Nomor 94 dan ada tahapan-tahapannya,” tegas Ruslan saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, tidak mengisi laporan kinerja perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pegawai. Pimpinan OPD harus memastikan apakah mereka benar-benar tidak aktif bekerja atau hanya belum memenuhi kewajiban administrasi pelaporan.

Ruslan menjelaskan, setiap PPPK paruh waktu juga diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk mengukur pelaksanaan tugas dan capaian kinerja pegawai.

Karena itu, persoalan laporan kinerja tidak bisa dianggap sepele. Sebab, pemenuhan hak pegawai, termasuk pembayaran gaji, juga berkaitan dengan tanggung jawab pimpinan unit kerja dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya.

“Kalau soal hak mereka, semuanya dikembalikan kepada pimpinan unit masing-masing. Apakah pimpinan unit mau bertanggung jawab atau tidak. Karena untuk membayar gaji PPPK paruh waktu, mereka harus membuat SKP masing-masing. Dari situ kita bisa melihat kinerja mereka,” jelasnya.

Ia menegaskan, BKD tidak dapat menjatuhkan hukuman disiplin secara langsung kepada PPPK paruh waktu yang bermasalah. Seluruh proses penanganan harus dilakukan oleh pimpinan unit kerja melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami dari BKD juga tidak bisa memberikan hukuman. Semua itu tergantung kepada pimpinan unit masing-masing. Dan kami terus melakukan verifikasi terhadap PPPK paruh waktu,” ungkap Ruslan.

Saat ini, BKD masih menelusuri kondisi 157 pegawai tersebut untuk memastikan apakah mereka tetap menjalankan tugas atau tidak di masing-masing instansi.

Hasil verifikasi nantinya menjadi bahan bagi pimpinan OPD untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika terbukti tidak melaksanakan kewajiban, pegawai bersangkutan dapat diproses melalui mekanisme hukuman disiplin sesuai aturan.

Pemkab Halbar pun diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap PPPK paruh waktu agar kedisiplinan, pelaksanaan tugas, dan administrasi kinerja berjalan sesuai ketentuan. (*)