Soal Isu DOB Sofifi, Nazla Sayangkan Gaya Kepemimpinan Sherly yang Tertutup dan Vertikal

Narasitimur – DPRD Provinsi Maluku Utara melalui komisi I menyoroti isu pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi. Di mana ini adalah isu strategis dan sensitif.

Hal ini disampaikan ketua komisi I, Nazlatan Ukhra Kasuba, Jumat (18/7/2025). DOB Sofifi, menurutnya menyangkut identitas wilayah, tata kelola pemerintahan, dan relasi sosial-budaya antar daerah.

“Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa isu ini tidak bisa disikapi secara tergesa-gesa, apalagi sepihak,” tegasnya.

Baca Juga:

Wali Kota Tidore: Jika Pemprov Ingin DOB Sofifi, Maka Lakukan Jalur Sebenarnya

Meski begitu, politisi muda dari partai Gerindra ini, menghargai aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Majelis Rakyat Sofifi (MARKAS) baru-baru ini, soal kejelasan status administratif Sofifi.

“Kami menghargai aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan status administratif Sofifi, seperti yang disampaikan oleh kelompok MARKAS. Namun, kami juga mendengar dan mencermati dengan serius penolakan dari masyarakat Tidore. Keduanya valid. Karena itu, pendekatan terbaik bukan dengan keputusan administratif sepihak, tapi dengan kajian mendalam dan keterlibatan semua pihak,” ujarnya.

Politisi muda ini juga menyayangkan gaya kepemimpinan gubernur Sherly Tjoanda yang menyikapi isu sensitif ini, begitu tertutup dan vertikal.

“Sayangnya, kami melihat gaya kepemimpinan gubernur dalam menyikapi isu ini terlalu tertutup dan vertikal. Ketika publik menuntut kejelasan, jawaban yang diberikan justru normatif: “Saya sudah sampaikan ke Presiden.” Ini menunjukkan pendekatan komunikasi politik yang lemah tidak dibarengi argumen substansial, tidak mengukur risiko sosial, dan tidak membangun narasi kolektif yang diterima daerah,” bebernya.

Sebagai pihak yang pro terhadap penguatan peran pusat, Nazla justru percaya bahwa pusat akan lebih bijak dalam merespons aspirasi daerah, bila mana bahan yang disiapkan matang dan inklusif.

“Bukan asal lapor, bukan hanya formalitas administratif,” cetusnya.

Nazla mengatakan, pihaknya tidak memfasilitasi wacana ini secara langsung, tetapi bersikap terbuka untuk mencatat semua aspirasi. “Kami mendorong agar forum diskusi yang sejati dihidupkan kembali, bukan sekadar ceremonial,” kata Nazla.

“Saya berharap ibu gubernur tidak bersikap pasif dalam situasi ini. Kepemimpinan bukan soal kecepatan melapor ke pusat, tapi soal siapa yang paling mampu mendengar rakyatnya, dan menjembatani perbedaan dengan penuh tanggung jawab,” tukasnya. (*)