NarasiTimur
Beranda Peristiwa 56 PPPK Nakes RSUD Ir Soekarno Morotai Mogok Kerja Lantaran Tak Terima Gaji

56 PPPK Nakes RSUD Ir Soekarno Morotai Mogok Kerja Lantaran Tak Terima Gaji

Demo nakes di RSUD Ir Soekarno Pulau Morotai (Tim/narasitimur)

Narasitimur – Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) PPPK RSUD Ir Soekarno di Pulau Morotai, Maluku Utara, mogok kerja lantaran gaji mereka tak kunjung dibayar.

Diketahui, sebanyak 56 nakes itu tergabung dari tenaga bidan, perawat yang bertugas di ruang ponek, IGD, ICU, OK, Isolasi BPJS, Radiologi dan Laboratorium. Aksi tersebut dilakukan sejak Senin (17/12/2024) kemarin.

Alhasil, pelayanan di rumah sakit pun terganggu. Belum lagi, jumlah PNS di rumah sakit lebih sedikit dari mereka yang mogok kerja.

Salah satu perawat PNS di RSUD Ir Soekarno mengaku bahwa, saat rekan-rekan bidan maupun perawat mogok kerja, mereka sangat kewalahan menangani pasien.

“Kami kewalahan tangani pasien, karena teman-teman PNS nilainya sedikit, jadi kalau pasien darurat kami saling minta bantu di ruangan lain,” ungkapnya yang enggan dipublikasi identitasnya.

Sementara itu, koordinasi aksi, Sunardi Idi bersama nakes tetap bersikeras mogok sampai gaji mereka dibayar pemda.

“Yang jelas sudah beberapa hari ini tidak ada titik temunya, karena dari pertemuan pertama hingga dengan tadi ini, di rumah sakit, sekda menyampaikan bahwa terburuk torang harus menunggu luncuran anggaran di tahun 2025,” ucap Sunardi saat diwawancarai awak media di RSUD usai pertemuan dengan Sekda Morotai, Muhammad Umar Ali, Kamis (19/12/2024).

Sunardi mengungkapkan, jumlah PPPK secara keseluruhan di tahun 2024 sebanyak 329. Itu berarti, sambung dia, pemda harus membayar sebesar Rp4,4 miliar untuk gaji dua bulan.

“Kalau bulan depan baru direalisasikan, maka kami sampai bulan depan (mogok), dan kami akan aktif kembali bekerja setelah terima gaji kami,” tegasnya.

Walau begitu, Sunardi bilang, pihaknya sudah melayangkan surat kepada dirut RSUD sebelum terjun aksi, tetapi tak digubris.

“Dan apapun yang terjadi torang tetap menerima konsekuensi karena ini soal hak kami, teman-teman PNS juga sudah mengeluh ke kami, karena tenaga terbatas,” imbuhnya.

Sementara Direktur RSUD Ir Soekarno, dr Intan Imelda Engelbert Tan menyatakan, dengan adanya aksi mogok secara otomatis pelayanannya agak terganggu.

“Kami dari pihak rumah sakit berusaha untuk melakukan trik-trik agar supaya pelayanan itu tetap jalan. Jadi sampai hari ini walaupun ada aksi mogok sudah berjalan tiga hari, dan hari ini hari keempat, tapi pelayanan itu tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.

Intan mengaku, sebelum aksi pemogokan, di IGD tak ada pelayanan karena bagian kebidanan juga ikut mogok.

“Tapi karena ada aksi pemogokan, otomatis semua pasien kebidanan itu kita langsung terima di ruang kebidanan. Kita tidak terima lagi di IGD, sampai ada solusi atas hal ini,” terangnya.

“Harapan saya sebagai pimpinan, saya mengimbau kepada teman-teman agar bisa dipertimbangkan kembali, karena kita di rumah sakit harus berpikir secara kemanusiaan,” pungkasnya.​ (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan