Founder HalmaheraPost Ditunjuk Jadi Anggota Pansel Ukom di Ternate
Narasitimur – Pemerintah Kota Ternate mengambil terobosan baru dengan melibatkan kalangan profesional dalam rencana Uji Kompetensi (Ukom) dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini bertujuan untuk memastikan asas transparansi dan objektivitas dalam pengelolaan ASN di Kota Ternate.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, telah menyetujui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Ukom dan Evaluasi Kinerja ASN. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kota Ternate, Siti Jawan Lessy, menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) terkait Pansel telah ditandatangani.
Pansel Ukom melibatkan akademisi, unsur internal Pemkot Ternate, Inspektorat Pemprov Maluku Utara, dan kalangan profesional. Sementara itu, Pansel Evaluasi Kinerja terdiri dari akademisi dan unsur internal Pemkot.
Baca Juga:
“Semua proses manajemen ASN harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” ujar Siti Jawan.
Tahapan Pelaksanaan
Proses uji kompetensi dan evaluasi kinerja ASN akan dilaksanakan bersamaan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Kegiatan ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah persetujuan diterima,” tambahnya.
Berdasarkan informasi, SK Pansel Ukom bernomor 800/145/2025 tertanggal 8 Januari 2024, menetapkan Prof. Saiful Deni sebagai Ketua, Ridha Ajam sebagai Sekretaris, dan Firjal Usdek, Rizal Marsaoly, serta Nirwan M.T. Ali sebagai anggota. Firjal Usdek sendiri dikenal sebagai Sekretaris AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) Maluku Utara dan Founder Halmaherapost.com, media yang berfokus pada pemberitaan regional.
Sedangkan, SK Pansel Evaluasi Kinerja bernomor 800/147/2025 tertanggal 8 Januari 2025, menetapkan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Saiful Deni, sebagai Ketua, bersama Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, dan Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly, sebagai anggota.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Ternate untuk meningkatkan kualitas tata kelola ASN secara transparan, profesional, dan akuntabel. (*)
Artikel Terkait
