Pemkot Tidore Siap Bantu Biayai Keberangkatan Calon Jemaah Haji Malut Pakai DBH
Narasitimur – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, siap membantu biaya kebrrangkatan para calon jemaah haji Maluku Utara tahun 2025.
Hal ini disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat memimpin apel pagi pada Senin (14/4/2025).
Muhammad Sinen menegaskan, pemkot siap membantu mencarter pesawat khusus untuk keberangkat para calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi. Bantuan itu, kata Muhammad Sinen, bisa diambil dari jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tidore Kepulauan.
Baca Juga:
Keputusan wali kota ini dikarenakan dirinya ikut prihatin dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang menggunakan penerbangan reguler untuk calon jemaah haji. Pasalnya, menurut dia, kebijakan tersebut belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Muhammad Sinen menegaskan, bahwa perihal ibadah haji bagi umat muslim adalah misi umat Islam. Ini juga, sambung dia, adalah bagian dari pengorbanan dan tanggung jawab bersama. “Jadi kami Pemkot Tidore siap berkontribusi demi misi umat Islam,” tegasnya.
“Pemerintah Kota Tidore siap membantu dana ikhlas untuk DBH Tidore diperbantukan bagi calon jemaah haji. Apa yang dilakukan Pemprov Malut juga perlu dipertanyakan, karena belum pernah terjadi seperti ini. DBH Tidore sebesar Rp43 miliar yang dititipkan di pemprov, jadi kalau dikembalikan kami akan bantu mencarter pesawat khusus untuk calon jemaah haji ke Tanah Suci. Rp30 miliar digunakan untuk kebutuhan daerah dan Rp13 miliar untuk calon jemaah haji,” ungkap Muhammad Sinen.
Muhammad Sinen bilang, Pemkot Tidore sengaja mengambil langkah ini sebagai bentuk kepedulian nyata, terhadap pelayanan ibadah masyarakat. Selain itu, ini juga sebagai sinyal kuat bagi para pemangku kebijakan, agar tidak mengabaikan kenyamanan dan kelayakan para calon jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
Sebelumnya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Malut menyatakan, bahwa para calon jemaah haji akan diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia, namun karena biaya kontrak dianggap terlalu mahal serta adanya efisiensi, maka pemprov mengalihkan penerbangan dengan menggunakan jalur penerbangan reguler. (*)
Artikel Terkait
